ArmujiSURABAYA – DPRD Kota Surabaya menyoroti masih maraknya praktik pungutan liar (pungli) di lingkungan kelurahan dan kecamatan. Karena itu, dewan minta Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat) Pemkot Surabaya mengevaluasi kinerja pimpinan instansi layanan masyarakat tersebut.

Ketua DPRD Ir Armuji mengatakan, para camat dan lurah sebagai perangkat terdepan dalam sistem pemerintahan, penghasilan per bulan yang mereka terima selama ini cukup besar.

Menurut dia, Pemkot Surabaya memberikan gaji dengan tunjangan untuk lurah mencapai Rp 13 juta. Sedang gaji serta tunjangan camat mencapai Rp 20 juta.

Tentunya dengan penghasilan yang cukup besar itu, kata Armuji, tidak ada lagi praktik pungutan liar. Karena itulah, sambung Armuji, terkait masih maraknya aksi pungli, pihaknya minta Baperjakat segera melakukan evaluasi, dan secepatnya melaporkan ke Wali Kota Tri Rismaharini.

Legislator yang juga Wakil Ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Timur itu berharap, Risma yang baru saja dilantik sebagai wali kota, perlu mengetahui kinerja aparatnya. “Pemkot mempunyai tim Baperjakat yang bisa diminta masukan-masukan terkait kinerja lurah dan camat,” kata Armuji, kemarin.

Pihaknya menyampaikan persoalan ini, sebagai pelaksanaan fungsi kontrol. Harapannya, jelas Armuji, warga Surabaya sudah menerima layanan baik sejak dari bawah.

Seperti di Jakarta, ungkap Armuji, layanan masyarakat di tingkat kelurahan maupun kecamatan, bisa ditiru. “Di Jakarta pelayanannya sudah sistematis, seperti bank,” terang dia.

Memang, lanjut Armuji, kebutuhan gaji untuk lurah dan camat di Jakarta mencapai Rp 30 juta. Namun begitu, di sana tidak ada lagi praktik pungli.

“Apalagi masyarakat yang antre dibuat nyaman dan tertib. Karena gaji terpenuhi, pegawai tidak lagi berani macam-macam,” ujarnya.

Sementara, pelayanan yang diberikan lurah dan camat di Kota Surabaya masih kerap memunculkan keluhan, karena mereka tidak mampu memberantas pungli. Bahkan keberadaan calo pelayanan masih marak.

Dia yakin, dengan kekuatan anggaran yang sangat kuat selama ini, Pemkot Surabaya akan mampu memenuhi kebutuhan gaji lurah dan camat. Dengan demikian, para lurah dan camat bisa tenang menjalankan tugasnya,sehingga bisa memberikan layanan yang baik kepada warga.

“Lurah dan camat harus hadir di tengah-tengah masyarakat. Itulah yang sebenarnya dibutuhkan warga kota,” katanya.

Dengan seringnya lurah dan camat terjun langsung ke masyarakat, imbuhnya, maka secara tidak langsung memberi semangat pada staf kelurahan dan kecamatan serta warga kota. (goek/*)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS