Senin
25 Mei 2026 | 11 : 10

DPD PDIP Perjuangan Jawa Timur

Legislator Nilai Pemkot Lambat Tangani Purabaya

pdip-jatim-adi-sutar

pdip-jatim-adi-sutarSURABAYA – Komisi A DPRD Kota Surabaya menilai pemerintah kota (pemkot) kurang tangkas menangani persoalan pengelolaan Terminal Purabaya dengan Pemkab Sidoarjo. Sehingga, pemerintah pusat bakal mengambil alih pengelolaannya.

Wakil Ketua Komisi A DPRD Surabaya, Adi Sutarwijono mengatakan, sejak awal Komisi A sudah mengimbau pemkot agar segera menyelesaikan persoalan Purabaya dengan Pemkab Sidoarjo.

Hanya, lanjut Adi, sampai sekarang belum ada progres report yang jelas soal itu. Bahkan pada 2014 yang disampaikan Pemkot Surabaya ke DPRD sebatas masih menunggu review perjanjian bagi hasil dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

“BPKP sudah keluar pada 2015, namun setelah itu tidak ada tindak lanjut yang signifikan,” kata Adi Sutarwijono, kemarin.

Menurut Awi, sapaan politisi PDI Perjuangan tersebut, hingga sekarang belum ada koordinasi atau perundingan antar kepala daerah atau antara pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Pemkot Surabaya maupun Pemkab Sidoarjo.

Untuk mematangkan proses perundingan itu, pihaknya menilai tidak memasalahkan apakah bagi hasil pengelolaan terminal menggunakan netto atau bruto itu. Pun soal proporsi bagi hasil apakah mau memakai 20 : 80 atau 90 : 10. Dia menilai keduanya sama sahnya secara hukum.

“Seandainya pemkot itu tangkas menyelesaikan itu dengan bergerak cepat, saya yakin tidak ada pernyataan pemerintah pusat untuk mengelola terminal Purabaya,” ujarnya.

Dia menilai jika praktik pro-otonomi diterapkan, maka sebenarnya yang lebih baik itu terminal tipe A seperti Purabaya dikelola daerah. “Karena ini aset daerah yang dikelola daerah,” jelasnya.

Pengelolaan terminal tipe A oleh pemerintah daerah, imbuh Awi, lebih masuk akal bila dibandingkan dikelola pemerintah pusat. Karena di lapangan, ada kaitannya antara trayek angkutan, jalur lalu lintas , kondisi sosial dan ekonomi wilayah yang diatur oleh pemerintah daerah.

“Saya rasa jika dikelola pemerintah pusat akan sangat kesulitan. Daerah yang lebih tahu kondisinya,” tegasnya. (goek)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS

Tag

Baca Juga

Artikel Terkini

EKSEKUTIF

Genjot Produktivitas Petani, Rijanto Tekankan Pentingnya Peremajaan Lahan Tebu 

Bupati Blitar Rijanto menekankan pentingnya peremajaan lahan tebu melalui program bongkar ratoon untuk meningkatkan ...
HEADLINE

PDI Perjuangan Jatim Tebar 468 Ekor Sapi Kurban ke Pesantren dan Panti Asuhan

DPD PDI Perjuangan Jawa Timur menyalurkan 468 ekor sapi kurban ke berbagai daerah sebagai bentuk kepedulian dan ...
SEMENTARA ITU...

Stadion Ketonggo Ngawi Bersiap Jadi Tuan Rumah Liga 4 Nasional

NGAWI – Stadion Ketonggo di Ngawi bersiap menyambut gelaran putaran 64 besar Liga 4 Nasional yang akan berlangsung ...
EKSEKUTIF

Tingkat Kualitas Pelayanan Kesehatan Masyarakat, Bupati Lukman Resmikan Kanal Pengaduan

BANGKALAN – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan yang lebih ...
KRONIK

Festival Perempuan Pesisir, Ruang Solidaritas dan Aspirasi Perempuan Kawasan Pantai

SUMENEP – Ratusan pengunjung memadati Pantai Slopeng, Kecamatan Dasuk, Sumenep, menyaksikan Festival Perempuan ...
KRONIK

Hadapi Ancaman El Nino dan Degradasi Sosial, Wiwin Sumrambah Desak Penguatan Kemandirian Warga

JOMBANG – Anggota Komisi B DPRD Jawa Timur, Wiwin Sumrambah, mengeluarkan peringatan keras terkait kondisi sosial ...