DPRD Surabaya menegaskan seluruh anggaran daerah harus diarahkan untuk kepentingan masyarakat. Penanganan banjir dan penguatan ekonomi kerakyatan menjadi prioritas dalam pembahasan PAK 2026 dan APBD 2027.

SURABAYA – DPRD Kota Surabaya menegaskan seluruh alokasi anggaran daerah harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Dalam pembahasan lanjutan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025, penanganan banjir dan penguatan ekonomi kerakyatan menjadi dua prioritas utama yang akan terus dikawal dalam penyusunan Perubahan APBD maupun APBD Murni 2027.

Ketua DPRD Surabaya Syaifuddin Zuhri mengatakan pembahasan pertanggungjawaban APBD kini memasuki tahapan komisi dan panitia khusus (Pansus) setelah Wali Kota Surabaya menyampaikan jawaban atas pandangan umum fraksi-fraksi DPRD dalam rapat paripurna, Senin (13/7/2026).

Menurutnya, jawaban yang disampaikan pemerintah kota telah merespons berbagai masukan dari fraksi-fraksi dan menjadi dasar untuk pembahasan yang lebih mendalam.

“Ke depan, seluruh anggaran akan terus kita dorong untuk kepentingan masyarakat. Prioritas yang paling mendesak di antaranya adalah penanganan banjir dan peningkatan ekonomi kerakyatan. Hal-hal tersebut nantinya akan kita bahas lebih lanjut dalam pembahasan PAK maupun APBD Murni Tahun Anggaran 2027,” ujar Syaifuddin.

Dalam pembahasan tersebut, DPRD juga mencermati Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran 2025 yang mencapai Rp516 miliar. Syaifuddin menjelaskan, angka tersebut berasal dari sisa anggaran, kontribusi badan usaha milik daerah (BUMD), serta efisiensi pada sejumlah pos belanja.

Menurutnya, besaran SiLPA tersebut masih berada dalam batas yang wajar karena nilainya masih di bawah ambang maksimal 10 persen dari APBD.

Selain itu, DPRD juga menaruh perhatian terhadap kinerja sejumlah BUMD yang belum memberikan dividen secara optimal. Meski demikian, Syaifuddin menilai dukungan pemerintah tetap diperlukan, terutama untuk BUMD yang bergerak di sektor pelayanan publik.

“Yang lebih penting adalah bagaimana kualitas pelayanan kepada masyarakat terus ditingkatkan. Untuk layanan kesehatan misalnya, orientasinya bukan semata-mata mengejar dividen, tetapi memastikan masyarakat memperoleh pelayanan yang semakin baik,” kata legislator yang juga Sekretaris DPC PDIP Kota Surabaya itu.

Sementara itu, Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menyampaikan apresiasi atas berbagai masukan yang disampaikan DPRD. Ia memastikan seluruh catatan fraksi akan menjadi bahan evaluasi dalam penyusunan kebijakan dan program pemerintah kota ke depan.

Pembahasan pertanggungjawaban APBD selanjutnya akan dilanjutkan di tingkat komisi dan panitia khusus sebelum menghasilkan rekomendasi sebagai bagian dari fungsi pengawasan DPRD terhadap pelaksanaan anggaran daerah. (nia/pr)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS