JAKARTA – Tidak hanya menurunkan tarif tol Jembatan Suramadu hingga 50 persen lebih, Presiden Joko Widodo (Jokowi) juga memutuskan mengenai status tanah 600 hektar di kaki jembatan sisi Madura dicabut, dikeluarkan dari badan yang mengelolanya.

Sedangkan status tanah 600 hektar di kaki Suramadu sisi Surabaya, kewenangannya dikembalikan kepada pemerintah daerah setempat.

Menurut Sekretaris Kabinet Pramono Anung, yang dimaksud pemerintah daerah itu ada di Wali Kota Surabaya, dan juga ada kewenangan di Gubernur Jatim. “Harapannya dengan keputusan ini terutama bagi masyarakat di Madura dan Surabaya, mudah-mudahan ini kado awal tahun yang baik yang bisa diselesaikan,” kata Pramono Anung, kemarin.

Mantan Sekjen DPP PDI Perjuangan ini mengungkapkan, persoalan tanah seluas 600 hektar di kaki Surabaya terjadi sejak puluhan tahun, tepatnya sejak 1990-an. Masyarakat atau penduduk tidak bisa mengurus untuk meningkatkan status kepemilikan tanahnya.

Selain itu, wilayahnya tidak bisa dikembangkan oleh pemerintah daerah. “Jumlah warga di kaki Surabaya sekarang ini sudah lebih dari 80.000 warga, kurang lebih 27.000 kepala keluarga. Jadi sangat padat sekali,” paparnya.

Terkait ini, Tri Rismaharini mengimbau masyarakat yang bertempat tinggal di wilayah kaki Jembatan Suramadu tidak perlu resah untuk menyelesaikan status kepemilikan lahannya. Sebab Presiden Jokowi telah memutuskan untuk mengembangkan perekonomian di wilayah tersebut.

Dengan adanya jaminan dari pemerintah pusat, lanjut Risma, warga Surabaya tidak perlu lagi mengkhawatirkan mengenai perkembangan wilayah di kaki Jembatan Suramadu. (Tarif Tol Suramadu Turun 50 Persen)

“Kami berterima kasih karena warga di sana sekarang bisa tenang, karena tidak takut akan terjadi perubahan peruntukan yang mungkin memang warga di sana tidak berkenan,” ujarnya.

Sementara itu, terkait keputusan penurunan tarif Tol Jembatan Suramadu, Gubernur Soekarwo mengungkapkan keputusan itu sangat bagus mengingat biaya pengiriman barang dari Surabaya yang masuk ke Madura dan sebaliknya harganya mahal.

”Niatnya untuk membangun Jembatan Suramadu itu adalah meningkatkan kesejahteraan di Madura. Saya kira ini yang sangat penting. Dan Pak Presiden, Pak Wakil Presiden, dan Para Menteri sepakat bahwa tujuan seperti itu terus dilaksanakan sebaik-baiknya,” ungkap Soekarwo. (goek)

foto: hangoutindo

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS