SURABAYA – Ketua Komisi C DPRD Surabaya H Syaifuddin Zuhri mengungkapkan, tidak ada perencanaan yang matang terkait pembangunan proyek di bawah Dinas PU Bina Marga dan Pematusan (DPUBMP). Akibatnya, banyak proyek PU di Kota Surabaya terlambat penyelesaiannya, atau bahkan dipastikan tidak selesai dan keluar deadline.

Belum tuntasnya sejumlah proyek, seperti proyek pematusan di Kota Surabaya, sebut Syaifuddin, sebagian besar terkendala persoalan sosial dan utilitas. Misalnya, warga sekitar proyek merasa keberatan, juga ada yang tidak bisa ngedrop material di lokasi.

Kendala penuntasan proyek pembangunan di bawah DPUBMP tersebut terungkap saat hearing antara Komisi C dengan belasan kontraktor rekanan pemkot, di ruang Banmus DPRD Surabaya, Senin lalu.

“Seharusnya perencanaan disesuaikan kondisi lapangan. Tapi nyatanya pelaksanaan pekerjaan di lapangan banyak kendala, baik utilitas maupun penolakan warga sekitar proyek,” kata Syaifuddin.

Menurut Kaji Ipuk, sapaan Syaifuddin, dalam pembahasan APBD, DPUBMP terkesan hanya mencantumkan anggaran dan lokasi, tanpa didukung perencanaan yang baik. Akibatnya, banyak proyek, khususnya bidang pematusan, sampai jelang tutup tahun mengalami keterlambatan, dan tidak mampu menyerap anggaran

Padahal, sebut pria yang juga Sekretaris DPC PDI Perjuangan Kota Surabaya itu, saat pembahasan perubahan anggaran keuangan (PAK) APBD 2015, Komisi C sudah memangkas anggaran DPUBMP sekitar Rp 46 miliar. Harapannya, beban DPUBMP terkait penyerapan anggaran, bisa berkurang.

Namun, sesuai laporan per Desember, serapan anggaran masih sekitar 56 persen dari total anggaran yang dikelola sekitar Rp 1,4 triliun. “Padahal sudah ditoleransi dengan mengurangi anggaran saat PAK lalu, tapi serapannya juga tidak cukup tinggi,” ungkapnya.

Seharusnya, lanjut Kaji Ipuk, kalangan kontraktor harus bisa memperkirakan proses pengerjaan, saat tahapan aanwijzing (pemberian penjelasan) terkait proyek, ketika pemkot melelang proyek.

“Saat aanwijzing, kontraktor harus mampu memproyeksi waktu pengerjaan apa mencukupi, lalu apa kesulitan yang ada di lapangan,” ujar dia.

Hearing kemarin sejatinya mengundang 63 rekanan DPUBMP, namun yang datang hanya 13 kontraktor. Mereka yang datang rata-rata kontraktor proyek yang nilai anggarannya hanya ratusan juta rupiah.

Sementara itu, Direktur CV Nohwali Putera, Onny Philippus salah satu rekanan dalam pengerjaan proyek pematusan, mengakui adanya kendala dalam penuntasan proyek. Menurut dia, pihaknya mendapatkan serangkaian persoalan tersebut, akibat perencanaan pemerintah kota yang tak tuntas.

“Seharusnya saat launching lelang semua persoalan di lapangan selesai,” ucap Onny.

Saat meninjau lapangan sebelum memulai pengerjaan proyek, ungkap dia, muncul penolakan dari para warga. Agar proyek bisa jalan, jelas Onny, pihak kontraktor harus aktif melakukan pendekatan dengan menggelar pertemuan ke RT dan RW. Sementara, pemerintah kota justru pasif dalam menghadapi persoalan tersebut.

Pendekatan ke warga ini, tambah dia, memakan waktu tak pendek. Berdasarkan pengalamannya, pendekatan tersebut dilakukan hingga satu bulan. “Kadang satu bulan, kami masih belum bisa kerja,” tuturnya.

Kendala pengerjaan proyek juga disampaikan Ahmad dari CV Makarya Mandiri. Menurutnya, persoalan di lapangan menjadi kendala dalam pemenuhan tenggat waktu penyelesaian proyek.

Tak hanya utilitas dan persoalan sosial, Ahmad juga menyebut pihak pabrikan yang terlambat mengirim bahan baku pesanan kontraktor, ikut menyumbang kendala percepatan penyelesaian proyek. (goek)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS