JAKARTA – Anggota Fraksi PDI Perjuangan DPR RI H Sirmadji Tjondropragolo mengatakan, sudah saatnya kebijakan politik anggaran yang akan diputuskan mempertimbangkan kondisi kehidupan rakyat yang sebenar-benarnya. Sehingga kesejahteraan rakyat bukan sekadar cita-cita di atas kertas belaka.

“Karena itu, APBN 2016 yang akan diputuskan harus merupakan gambaran bagaimana jalan masyarakat adil dan makmur diwujudkan sebagai implementasi pasal 33 UUD 1945 maupun perwujudan dijalankannya Pancasila melalui jalan Trisakti,” kata Sirmadji, kemarin.

Pada Kamis (20/8/2015) lalu, DPR menggelar rapat paripurna dengan agenda mendengarkan pandangan fraksi-fraksi terhadap Rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun 2016 beserta Nota Keuangannya. Dalam rapat itu, Fraksi PDI Perjuangan menyetujui pembahasan dilanjutkan sepanjang pembahasan RAPBN 2016 ditujukan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Namun, kesepakatan ini disertai dengan catatan dari sejumlah fraksi, termasuk Fraksi PDI Perjuangan DPR RI. Meski menyetujui pembahasan lebih lanjut soal RAPBN 2016, Fraksi PDI Perjuangan memberikan 8 catatan kepada pemerintah.

Sirmadji yang menjadi juru bicara Fraksi PDI Perjuangan, menguraikan delapan catatan tersebut. Yakni, pertama, pertumbuhan ekonomi nasional tahun 2016 sebesar 5,5% merupakan respon terhadap dinamika perekonomian dalam dan luar negeri.

Namun, untuk mencapai pertumbuhan, pemerintah patut melakukan kinerja nyata dan berupaya keras, yang difokuskan pada alokasi anggaran untuk program yang berpihak pada sektor-sektor yang langsung mampu menggerakkan roda perekonomian rakyat. “Selain itu perlu adanya kebijakan pemerintah yang memperkuat industri nasional,” ujar Sirmadji.

Kedua, pemerintah memperkirakan angka inflasi tahun 2016 berada pada level 4,7%. Fraksi PDI Perjuangan berpendapat agar target inflasi tercapai, maka pemerintah harus mengeluarkan kebijakan dan pengawasan ketat terhadap pengendalian harga pangan yang sangat rentan terhadap permainan para spekulan dan mafia.

“Kami mendorong agar Pemerintah menjalankan politik harga yang sejalan dengan upaya mewujudkan kedaulatan pangan. Artinya, tak sekedar menjamin ketersedian pangan di pasar, namun harus memastikan ketersediaan pangan,” jelas Kang Sir, sapaan akrab Sirmadji.

Ketiga, pemerintah menargetkan nilai tukar rupiah untuk tahun 2016 sebesar Rp. 13.400 per dolar Amerika. Saat ini terindikasi kuat terjadi “perang mata uang” (currency war) antara Tiongkok dan Amerika. Untuk itu, Fraksi PDI Perjuangan mengingatkan agar pemerintah melakukan langkah koordinasi yang lebih baik dan terintegrasi dengan BI untuk mempertahankan nilai tukar rupiah.

Keempat, pemerintah menetetapkan suku bunga SPN 3 bulan sebesar 5,5% lebih rendah dari yang ditetapkan dalam APBN-P 2015, sebesar 6,2%. Fraksi PDI Perjuangan mendorong agar penetapan tersebut dapat mengurangi beban terhadap APBN 2016.

Kelima, pemerintah menetapkan harga ICP sebesar 60 dolar Amerika per barel yang merupakan angka batas bawah dari kisaran Kerangka Ekonomi Makro. “Angka tersebut belum sepenuhnya memperhitungkan dampak dari politik internasional yang juga mempengaruhi harga minyak dunia,” urai mantan Ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Timur tersebut.

Keenam, pemerintah menetapkan lifting minyak ditetapkan sebesar 830 ribu barel per hari dan lifting gas sebesar 1,15 juta barel, setara minyak per hari. “Kami memberikan catatan kepada pemerintah untuk terus berupaya sungguh-sungguh dalam meningkatkan lifting minyak sehingga penerimaan minyak meningkat,” tuturnya.

Ketujuh, dalam RAPBN 2016, pemerintah menargetkan pendapatan negara 1.848 triliun dengan mengandalkan dari penerimaan pajak sebesar Rp 1.565,8 triliun atau naik 5,1% dari target dalam APBN-P 2015. Fraksi PDI Perjuangan menilai target tersebut akan sulit tercapai, mengingat realisasi penerimaan pajak pada tahun 2015 tidak mencapai target antara Rp120-200 triliun.

“Rendahnya realiasasi penerimaan pajak harus disikapi dengan cermat oleh pemerintah,” sarannya.

Kedelapan, melihat pencapaian PNBP di kuartal pertama tahun 2015 yang mencapai Rp 150,2 triliun atau 55,80% dari target APBNP 2015, Fraksi PDI Perjuangan memberikan apresiasi kepada Pemerintah terhadap pencapaian tersebut dan optimis target PNBP baik dalam APBNP 2015 maupun dalam RAPBN 2016 sebesar Rp 280,3 triliun akan terlampaui. (sa/*)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS