JAKARTA  – Sekretaris Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma’ruf Amin, Hasto Kristiyanto mengatakan, pemaparan awal visi dan misi pasangan Prabowo-Sandiaga saat debat perdana, Kamis (17/1/2019) malam, di luar konteks.

Di antaranya berbicara soal pangan dan air, sementara tema yang dibahas adalah masalah hak asasi manusia (HAM), penegakan hukum, korupsi, dan terorisme.

“Apa yang disampailan sekadar kualifikasi hapalan, retorik, dan melupakan hal yang substansial terkait komitmen terhadap penegakan dan perlindungan HAM. Tampak betul bagaimana visi dan misi tersebut lupa HAM. #PrabowoLupaHAM,” kata Hasto.

Dia menyebutkan, apa yang terjadi dalam pemaparan tiga menit visi dan misi tersebut menunjukkan komitmen dasar pemimpin. Menurutnya, tampak bahwa Prabowo menyembunyikan persoalan HAM tersebut.

“Buat apa berbicara kualitas kehidupan, namun melupakan komitmen yang sangat penting agar di negara yang berdaulat ini. Tidak boleh ada penghilangan paksa nyawa warga negara Indonesia yang mengingat tugas negara adalah melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia,” ujarnya.

Hasto berharap agar debat para calon presiden dan calon wakil presiden melihat rekam jejak, program konkret, dan gagasan masa depan untuk Indonesia Raya. “Kami bersyukur Pak Jokowi dan Kiai Ma’ruf Amin tampil kalem,” ujarnya.

Dalam debat capres-cawapres yang digelar KPU di Hotel Bidakara tersebut, lanjut Hasto, Jokowi memberikan ‘pukulan telak’ kepada Prabowo terkait persoalan perempuan, korupsi, HAM.

“Jokowi mampu memberi upper cut kepada Prabowo. Misalnya, soal tidak ada afirmatif terhadap pengurus teras Partai Gerindra, caleg eks narapidana korupsi terbanyak di partainya, mengatakan akar terorisme akibat ketidakadilan, keraguan dalam menyampaikan visi dan misi tentang HAM, dan ketumpulan dalam ketegasan retorik pemberantasan korupsi. Itu semua adalah contoh pukulan telak tersebut. Bahkan, dalam beberapa isu, Prabowo masuk dalam jebakan kesalahan sendiri atau semacam goal bunuh diri,” jelas Hasto.

Sekjen PDI Perjuangan ini pun mengingatkan, pernyataan pemimpin seharusnya didasarkan pada prinsip, pada hukum tata negara yang baik, serta pada satunya kata dan perbuatan.

Apalagi, sekarang rakyat sudah semakin cerdas. Rakyat tidak melihat pemimpin dari retorika dan ketegasan bicara saja. “Sebab, menjadi pemimpin itu diukur dari tanggung jawab, konsistensi, dan dedikasi bagi rakyat, bangsa, dan negara. Karena itu, tidak berlebihan bahwa melihat pemimpin itu juga bisa dilihat dari kepemimpinan di keluarganya,” tuturnya. (goek)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS