JOMBANG – Produk usaha masyarakat di Dusun Tugu, Desa Kepatihan, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang, dinilai membutuhkan dukungan agar mampu menjangkau pasar yang lebih luas.

Penguatan pemasaran, legalitas usaha, sarana produksi hingga akses terhadap program pemerintah menjadi sejumlah kebutuhan yang disampaikan masyarakat.

Anggota Komisi B DPRD Jawa Timur, Wiwin Sumrambah, mengungkapkan produk yang dihasilkan masyarakat perlu mendapatkan ruang pemasaran yang lebih luas. Menurutnya, pengembangan ekonomi lokal tidak cukup dengan meningkatkan produksi, tetapi juga memastikan produk dapat bertemu dengan pasar.

“Kalau masyarakat sudah menghasilkan produk, persoalan berikutnya adalah bagaimana produk itu bisa dipasarkan lebih luas. Karena itu, promosi produk unggulan daerah dan perluasan jaringan pemasaran menjadi bagian penting dalam pengembangan ekonomi masyarakat,” ungkap Wiwin, Senin (28/9/2026).

Menurutnya, pelaku UMKM juga membutuhkan kemudahan dalam mengurus legalitas usaha. Prosedur yang sederhana dinilai akan membantu masyarakat memenuhi kebutuhan administrasi tanpa menghabiskan banyak waktu dan biaya.

Legalitas usaha juga menjadi salah satu pintu bagi pelaku UMKM untuk mengembangkan usaha dan mengakses berbagai program pemerintah.

“Legalitas jangan menjadi sesuatu yang membuat masyarakat takut atau enggan mengurus usaha. Prosesnya harus sederhana, jelas dan mudah dipahami, sehingga pelaku UMKM bisa fokus mengembangkan usahanya,” ujarnya.

Selain UMKM, pengembangan ekonomi masyarakat juga dapat dilakukan melalui kelompok perempuan. Warga mengusulkan pengembangan kegiatan ekonomi produktif kelompok perempuan agar memiliki kegiatan yang menghasilkan dan dapat menopang perekonomian keluarga.

Anggota Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jatim tersebut mengatakan, kelompok perempuan memiliki potensi yang dapat dikembangkan sesuai dengan keterampilan dan sumber daya yang tersedia di lingkungan masing-masing.

“Kelompok perempuan harus diberi kesempatan untuk mengembangkan kegiatan produktif. Potensinya banyak, tinggal bagaimana diberikan ruang, keterampilan dan akses pasar,” jelasnya.

Penguatan ekonomi masyarakat juga berkaitan dengan keberadaan koperasi. Warga mengusulkan fasilitasi sarana dan prasarana pendukung kegiatan koperasi agar kelembagaan tersebut dapat berkembang dan memberikan manfaat lebih besar kepada anggotanya.

Menurut Wiwin, koperasi dapat menjadi wadah untuk menghimpun kekuatan ekonomi masyarakat. Namun, koperasi harus memiliki kegiatan usaha yang jelas dan mampu menjawab kebutuhan anggotanya.

“Koperasi harus tumbuh dari kebutuhan anggota. Kalau koperasi memiliki kegiatan usaha yang jelas dan didukung sarana yang memadai, manfaatnya akan kembali kepada masyarakat,” tuturnya.

Di sisi lain, masyarakat juga membutuhkan kemampuan untuk mengakses berbagai program dan bantuan pemerintah. Tidak semua kelompok memiliki pemahaman yang sama mengenai informasi, persyaratan maupun mekanisme pengajuan program.

Wiwin mengatakan pendampingan diperlukan agar kelompok masyarakat dapat mengakses program secara lebih mudah.

“Program pemerintah harus bisa dijangkau masyarakat. Kelompok perlu mendapatkan informasi yang jelas mengenai program apa yang tersedia, apa persyaratannya dan bagaimana mekanismenya,” tandasnya. (yol/set)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS