Wakil Ketua DPRD Jember Widarto merespons aksi petani yang membagikan timun gratis akibat harga anjlok hingga Rp500 per kilogram. Ia mendesak penguatan data produksi pertanian dan optimalisasi penyerapan hasil panen lokal.

JEMBER – Wakil Ketua DPRD Jember, Widarto, merespons aksi para petani yang membagikan timun secara gratis di depan Kantor Pemerintah Kabupaten dan DPRD Jember akibat anjloknya harga komoditas tersebut hingga hanya Rp500 per kilogram.

Menurut Widarto, aksi tersebut tidak boleh dipandang sebagai peristiwa biasa. Sebaliknya, kondisi itu menjadi alarm serius bagi tata kelola sektor pertanian daerah yang dinilai masih lemah dalam memetakan produksi dan kebutuhan pasar.

“Pemerintah harus punya database yang valid, kuat, dan update. Baik menyangkut kebutuhan berbagai produk pertanian maupun tingkat produksinya,” ujar Widarto, Sabtu (13/6/2026).

Legislator yang juga Ketua DPC PDI Perjuangan Jember itu menilai kejatuhan harga timun menunjukkan belum optimalnya sistem perencanaan produksi pertanian. Akibatnya, petani kerap menghadapi situasi overproduksi saat panen raya berlangsung secara bersamaan.

Menurutnya, pemerintah daerah perlu memiliki data yang akurat mengenai luasan lahan, jenis komoditas yang ditanam, hingga proyeksi kebutuhan pasar agar petani tidak berjalan tanpa arah.

“Jangan memproduksi dulu baru mencari pasarnya. Harus kebutuhan pasar diketahui lebih dulu, kemudian produksi disesuaikan,” tegasnya.

Aksi bagi-bagi timun gratis yang dilakukan petani menjadi potret nyata keresahan di lapangan. Tumpukan mentimun yang semestinya memiliki nilai ekonomi justru dibagikan kepada masyarakat karena harga jualnya tidak lagi mampu menutup biaya produksi.

Widarto menilai kondisi tersebut merugikan petani yang telah mengeluarkan biaya, tenaga, dan waktu selama masa tanam hingga panen.

Di sisi lain, ia juga menyoroti peluang yang sebenarnya dapat dimanfaatkan untuk menyerap hasil pertanian lokal. Menurutnya, keberadaan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang mendukung Program Makan Bergizi Gratis (MBG) seharusnya bisa menjadi pasar baru bagi produk pertanian masyarakat.

“Kalau banyak SPPG beroperasi tetapi harga telur, sayuran, atau buah tetap jatuh, berarti ada yang perlu dievaluasi. Produk petani lokal harus bisa diakses oleh program-program pemerintah,” katanya.

Widarto menegaskan, keterhubungan antara sektor pertanian dan program pemerintah harus diperkuat agar manfaat ekonomi benar-benar dirasakan petani. Dengan demikian, program nasional tidak hanya berdampak pada penerima manfaat, tetapi juga mampu menggerakkan ekonomi lokal.

Sementara itu, Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan (DTPHP) Jember, Mohammad Djamil, mengakui harga timun memang mengalami penurunan drastis. Jika dalam kondisi normal berada di kisaran Rp4.000 hingga Rp5.000 per kilogram, saat ini harga di tingkat petani merosot hingga sekitar Rp500 per kilogram.

Menurutnya, kondisi tersebut dipicu panen raya yang berlangsung hampir bersamaan di berbagai wilayah sehingga pasokan timun melimpah, sementara daya serap pasar terhadap komoditas tersebut terbatas.

Pemerintah daerah, kata dia, tengah menyusun langkah-langkah untuk membantu memperlancar distribusi hasil panen dan mengurangi tekanan terhadap harga di tingkat petani.

Bagi Widarto, peristiwa ini harus menjadi momentum evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola pertanian daerah. Dengan basis data yang kuat, perencanaan produksi yang tepat, serta pasar yang terintegrasi, petani diharapkan tidak lagi menjadi pihak yang paling dirugikan ketika panen raya tiba. (art/pr)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS