Anggota Komisi C DPRD Jatim Fuad Benardi mengawal aspirasi warga Surabaya terkait penambahan SMA negeri, status aset lahan, infrastruktur, hingga evaluasi kebijakan Desil.

SURABAYA – Anggota Komisi C DPRD Jawa Timur, Fuad Benardi, memastikan akan mengawal berbagai aspirasi masyarakat hasil reses Masa Persidangan III Tahun Sidang 2025–2026, mulai dari kebutuhan penambahan SMA dan SMK negeri di Surabaya Barat, kejelasan status aset pertanahan, hingga pembangunan infrastruktur dan evaluasi kebijakan Desil.

Komitmen tersebut disampaikan Fuad saat menggelar reses di Kelurahan Rejosari, Kecamatan Pakal, dan Tambak Lumpang RW 4, Surabaya, Selasa (28/7/2026).

Di Kelurahan Rejosari, persoalan pendidikan menjadi aspirasi utama warga. Mereka mengeluhkan terbatasnya jumlah SMA dan SMK negeri di Surabaya Barat sehingga banyak siswa harus bersekolah ke wilayah lain.

Fuad mengakui kebutuhan penambahan sekolah negeri di Surabaya semakin mendesak. Menurutnya, pertumbuhan jumlah penduduk tidak diikuti dengan penambahan fasilitas pendidikan tingkat SMA dan SMK negeri.

“Dari dulu sampai sekarang tidak ada penambahan SMA SMK negeri. Padahal kebutuhan warga semakin besar,” ujar Fuad, Rabu (29/7/2026).

Ia menjelaskan, selama ini pembangunan SMA dan SMK negeri terkendala aturan kepemilikan lahan. Berdasarkan ketentuan yang berlaku, sekolah harus dibangun di atas aset Pemerintah Provinsi Jawa Timur, sementara sebagian besar lahan di Surabaya merupakan aset Pemerintah Kota Surabaya.

“Berdasarkan aturan pusat, kalau mau bangun SMA-SMK negeri, tanahnya harus milik Pemprov. Nah ini yang jadi kendala karena lahannya milik Pemkot,” jelasnya.

Fuad mengatakan akan mendorong pembahasan bersama pemerintah dan pemangku kepentingan agar hambatan regulasi tersebut dapat dicarikan solusi sehingga kebutuhan sekolah negeri di Surabaya Barat dapat terpenuhi.

Selain itu, warga juga menyampaikan keberatan terhadap perubahan Desil yang digunakan sebagai dasar penyaluran bantuan sosial. Menurut Fuad, persoalan tersebut merupakan kewenangan pemerintah pusat, namun aspirasi masyarakat tetap akan diteruskan sebagai bahan evaluasi kebijakan.

Sementara dalam reses di Tambak Lumpang, warga menyampaikan persoalan belum jelasnya status aset Bekas Tanah Kas Desa (BTKD) yang diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai lahan pemakaman umum.

Fuad mengatakan pihaknya akan menjembatani komunikasi dengan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Surabaya agar masyarakat memperoleh kepastian hukum terkait status lahan tersebut.

“Nanti akan kami komunikasikan ke BPKAD Kota Surabaya supaya ada jawaban yang pasti, kenapa lahan itu belum tercatat,” katanya.

Selain persoalan aset, warga juga mengusulkan perbaikan jalan lingkungan yang masih bergelombang. Fuad memastikan usulan tersebut akan dikawal melalui mekanisme pokok-pokok pikiran (Pokir) DPRD Jawa Timur agar dapat direalisasikan sesuai kewenangan pemerintah provinsi.

“Tinggal nanti kita coba kawal melalui pokok-pokok pikiran (Pokir) dari provinsi supaya bisa direalisasikan,” ujarnya.

Fuad menegaskan seluruh aspirasi yang diterima selama reses akan menjadi bahan perjuangan di DPRD Jawa Timur melalui fungsi pengawasan, penganggaran, dan koordinasi dengan pemerintah daerah maupun pemerintah pusat sesuai kewenangan masing-masing. (gio/pr)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS