SURABAYA – Ketua Komisi D DPRD Kota Surabaya Khusnul Khotimah mengatakan, warga yang telah dinonaktifkan sebagai Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional (PBI JKN) akan diambil alih oleh Pemerintah Kota Surabaya.

Menurut Khusnul, saat ini 99,9 persen atau 2.992.541 warga Kota Pahlawan telah tercover Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) baik yang aktif maupun yang telah dinonaktifkan oleh Kementerian Kesehatan. Sedangkan sebanyak 309.362 warga dinyatakan berstatus aktif sebagai PBI JKN.

“Yang dinonaktifkan oleh Kementerian Kesehatan dari PBI JKN sebanyak 323.516 data. Akan tetapi jumlah tersebut akan dialihkan ke APBD Surabaya,” kata Khusnul kepada wartawan di Surabaya, Jumat (14/7/2023).

Saat ini PBI JK yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Surabaya sebanyak 889.993 data aktif dan 139.841 tidak aktif.

Ketidakaktifan 139.841 data tersebut, jelas Khusnul, dikarenakan adanya faktor Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur yang tidak bekerjasama dengan BPJS, sebanyak 30.617.

Dia juga menyebutkan, ada 856 warga yang kesehatannya tidak mau ditanggung oleh PBI JK APBD Surabaya dan 108.368 telah berpindah ke luar kota.

Pihaknya akan memastikan data-data warga yang tidak aktif dalam kepesertaan PBI JK APBD Surabaya ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil).

Sebab, dalam rapat yang dilakukannya bersama Dispendukcapil, Dinas Kesehatan (Dinkes) dan BPJS Kesehatan Surabaya pada Kamis 13 Juli 2023 kemarin terungkap bahwa pemuatan data di Dispendukcapil mengalami kendala.

Oleh karena itu, Khusnul menyampaikan berdasarkan Peraturan Wali (Perwali) Kota Surabaya Nomor 11 Tahun 2021 tentang Jaminan Kesehatan Semesta Universal Health Coverage (UHC) Bagi Penduduk Surabaya.

Untuk memastikan Dinkes menerima dapat melakukan pengaktifan PBI JK, di kantor Kelurahan dan Fasilitas Kesehatan (Faskes) tingkat pertama, yakni Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas).

“Karena Perwali UHC itu memang menyampaikan, aktivasi itu bisa melalui kelurahan. Jadi Dinas Kesehatan itu menyampaikan bahwa Pemkot menjamin pengaktifan BPJS dapat diaktifkan melalui faskes tingkat pertama saja,” ungkap legislator yang juga Wakil Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Surabaya tersebut.

Sementara itu, Kepala BPJS Kesehatan Cabang Kota Surabaya, Hernina Agustin Arifin menegaskan, bahwa data per 1 Juli 2023 data yang aktif maupun tidak aktif dari PBI JK APBD Surabaya ini telah terkonfirmasi.

Maka, dengan demikian langkah selanjutkan BPJS Kesehatan Surabaya akan menunggu data dari Dispendukcapil untuk mengentri di sistem Edabu BPJS Kesehatan.

“Jadi kerjasama dengan BPJS Kesehatan ini tentang data kependudukan. Kami tidak boleh lagi mengentri manual atau satu persatu, jadi kami harus atas datanya dari Dispendukcapil. Maka, saat kita menuliskan NIK, itu sudah keluar nama hingga alamatnya disesuaikan dengan Dispendukcapil,” ungkapnya. (dhani/pr)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS