oleh

Warga ber-KTP dan KK Berhak Ikuti Pilkada DKI

JAKARTA – Sekjen DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto minta KPU DKI Jakarta mengakomodasi warga yang tak terdaftar dalam daftar pemilih tetap (DPT).

Hasto menegaskan, warga yang memiliki KTP dan Kartu Keluarga DKI berhak memilih calon gubernur.

Hal itu disampaikan Hasto mengingat masih ada warga DKI yang tak bisa memilih karena tidak terdaftar di DPT pada putaran pertama Pilkada DKI.

“Memilih merupakan hak konstitusional yang dimiliki. Ini tak boleh dihambat aspek teknis administratif. Hak memilih ini lebih tinggi dari kewenangan petugas lapangan,” tegas Hasto, Jumat (14/4/2017).

Dia mengatakan, sebaiknya KPU DKI menyiapkan sistem agar mereka yang belum tercatat dalam DPT untuk mendaftar lebih awal dengan membawa KTP elektronik atau KK.

Dengan demikian, ada manajemen surat suara yang disiapkan bagi mereka yang belum terdaftar itu agar tetap bisa memilih.

PDIP, sebut Hasto, telah melatih para saksi dan relawannya nya untuk mengadvokasi mereka yang terancam tak bisa memilih. “Prinsipnya, hak untuk memilih tak bisa dikalahkan oleh teknis administrasi pemilihan,” ucap Hasto.

Sementara itu, Panglima Tinggi Satria Bela Bangsa Banteng Muda Indonesia (SBB BMI), T Rusli Ahmad mengatakan, pihaknya telah menyiapkan 3.000 pasukan yang akan diterjunkan untuk mengawal pilkada DKI Jakarta putaran kedua pada Rabu (19/4/2017) depan.

Satria Bela Bangsa Banteng Muda Indonesia merupakan organisasi sayap PDIP.

“Kami harus menjaga negara ini, terutama Pancasila, Bhineka Tunggal Ika, NKRI dan UUD 1945. Jangan sampai empat pilar tersebut dicederai oleh sebuah kelompok yang tidak bertanggung jawab, bahkan dicederai untuk kepentingan kelompok,” kata Rusli.

Menurut dia, pasukan khusus tersebut nantinya akan dikerahkan di 254 kelurahan yang berada di DKI Jakarta.

“Kami siap membantu TNI/Polri untuk mengawal suara rakyat, dan kami siap menjaga agar Pilkada berjalan damai dan aman,” ujar Rusli.

Rusli mengatakan, pasukan yang akan diterjunkan ke lapangan dilengkapi kendaraan, surat tugas dan komunikasi.

“Pasukan kami harus bertindak cepat dan tegas agar bisa menindaklanjuti dan mengambil keputusan secara cepat dan tepat,” katanya.

Selain itu, tambah Rusli, pihaknya sudah mendapat informasi bahwa akan ada bentuk-bentuk intimidasi terhadap warga DKI. Karena itulah pihaknya harus mengawal dan menjaganya. (goek)