Selasa
26 November 2024 | 10 : 31

Wajar, Jokowi Ingin Menteri Bebas dari Jabatan Parpol

Jokowi-Jusuf Kalla01

Jokowi-Jusuf Kalla01JAKARTA – Sekjen DPP PDI Perjuangan Tjahjo Kumolo menilai wajar jika Joko Widodo sebagai presiden terpilih menginginkan menteri yang bebas dari jabatan di partai politik. Dengan begitu, kerja yang akan dilakukan para menteri nantinya akan lebih maksimal.

Menurut Tjahjo, Jokowi menginginkan kabinet bersih yang dapat bekerja selama 24 jam. Jokowi juga mengharuskan menteri mencurahkan tenaga dan pikiran untuk bangsa dan negara sebagai pembantu presiden.

“Pengurus partai yang ditawari seperti itu oleh Pak Jokowi, siap enggak? Manusia punya keterbatasan. Ya kalau rangkap ya dibicarakan,” Tjahjo di Gedung DPR RI, Jakarta, Jumat (15/8/2014) pagi.

Sebelumnya, Jokowi mengatakan siap menjelaskan soal menteri kepada parpol koalisi pengusungnya. Dia berharap menteri di kabinetnya mendatang tidak akan rangkap jabatan di partai, bisa diterima parpol koalisi.

“Nanti saya jelaskan biar yang lain pada setuju,” jelas Jokowi, saat di Kantor Transisi, Jalan Situbondo, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (14/8/2014).

Pembicaraan langsung kepada para partai pengusung soal kabinet ini, kata Jokowi, agar terjalin komunikasi yang baik. Dia juga berharap apa yang diinginkannya, yakni menteri tak rangkap jabatan struktural parpol, sisa diterima.

“Kita akan sampaikan agar apa yang kita kerjakan ini disetujui biar semuanya enak,”‎ katanya.

Sampai saat ini, ungkap Jokowi, Tim Transisi tidak membahas soal siapa saja calon menteri. “Tidak berbicara menteri, apalagi orang-orangnya. Gak ada. Ya ini kan kelembagaannya masih digodok, terus apakah 20, 30, atau 34 kementerian kan belum rampung,” katanya.

Terpenting, lanjut Jokowi, saat ini adalah membahas program yang akan dijalankan. Pihaknya baru akan membahas soal menteri pada pertengahan September mendatang.

“Dari depan saya sampaikan saya tidak berbicara mengenai gemuk atau ramping, tapi organisasi ini harus bisa menjalankan program dan visi misi secepat-cepatnya,” tutur Jokowi.

Dia menegaskan, tidak akan bersikap transaksional dalam soal kabinetnya. Meski demikian, pihaknya menyilakan siapa saja yang ingin memberi masukan. (pri/*)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS

Tag

Baca Juga

Artikel Terkini

KRONIK

Hari Guru Nasional, Bupati Fauzi Apresiasi Dua Pendidik Raih Prestasi Tingkat Nasional

SUMENEP – Pada peringatan Hari Guru Nasional 2024, Bupati Sumenep, Achmad Fauzi Wongsojudo memberi apresoasi atas ...
KABAR CABANG

Untuk Risma-Gus Hans dan Eri-Armuji, PDIP Surabaya Gelar Doa Bersama dan Santuni Anak Yatim Piatu

SURABAYA – Memasuki hari kedua masa tenang Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada) 2024, Dewan Pimpinan Cabang (DPC) ...
LEGISLATIF

DPRD Surabaya Bentuk Pansus Raperda Pengembangan Ekraf

SURABAYA – Sidang paripurna ketiga DPRD Surabaya pada Senin (25/11/2024) memutuskan pembentukan panitia khusus ...
EKSEKUTIF

Usai Cuti Kampanye, Eri Pastikan Pengerjaan Proyek Strategis di Kota Surabaya

SURABAYA – Setelah dua bulan cuti kampanye Pilkada 2024, Eri Cahyadi kembali ke Balai Kota Surabaya melanjutkan ...
LEGISLATIF

Jaga Kepercayaan Rakyat dan Pastikan Pilkada Berlangsung Demokratis, Pulung Harap APH Netral

SURABAYA – Anggota Komisi III dari Fraksi PDI Perjuangan DPR RI Pulung Agustanto menyoroti pentingnya netralitas ...
KABAR CABANG

Menangkan Pilgub Jatim, DPC Kota Probolinggo Perkuat Saksi

PROBOLINGGO – Memenangkan Risma-Gus Hans di Pilkada Jawa Timur menjadi sebuah harga mati bagi kader PDI Perjuangan ...