KEDIRI – Bupati Kediri Hanindhito Himawan Pramana mengatakan, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kediri terus berupaya meningkatkan kesehatan masyarakat.

Dia mencontohkan, capaian open defecation free (ODF) atau stop buang air besar sembarangan hingga September 2023 di Kabupaten Kediri mencapai 94,2 persen.

“Pemkab Kediri menargetkan ODF sampai 100 persen pada 2024. Artinya, kurang 5,8 persen lagi telah ODF dan saya minta jajaran di pemkab kekurangan ini bisa cepat diselesaikan,” katanya.

Dia mengatakan itu dalam acara verifikasi Kabupaten/Kota Sehat (KKS) Tingkat Nasional 2023 untuk mendapatkan penghargaan Swasti Saba Padapa bersama tim verifikator di Ruang Pamenang, Pemkab Kediri, Rabu (20/9/2023).

Bupati yang akrab disapa Mas Dhito itu berharap, ketika target persentase ODF terpenuhi, capaian itu sesuai dengan realita di lapangan.

Dia menambahkan, capaian universal health coverage (UHC) atau kepastian pemberian jaminan kesehatan bagi masyarakat Kediri saat ini mencapai 87 persen dan ditargetkan mencapai 95 persen pada 2024.

“Kami berharap bisa menjadi kabupaten sehat yang benar-benar sehat, tidak hanya persoalan kinerjanya,” tuturnya dalam siaran pers, Senin (25/9/2023).

Pada kesempatan itu, politisi PDI Perjuangan tersebut juga memaparkan upaya Pemkab Kediri untuk memenuhi sembilan tatanan yang menjadi indikator KKS.

Sembilan tatanan itu, yakni kehidupan masyarakat sehat mandiri, permukiman dan fasilitas umum, satuan pendidikan, pasar, pariwisata, transportasi dan tertib lalu lintas jalan, perkantoran dan perindustrian, perlindungan sosial, serta pencegahan dan penanganan bencana.

Untuk mendukung verifikasi KKS, Pemkab Kediri menyediakan 14 lokasi titik pantau yang mewakili sembilan tatanan tersebut.

Sementara itu, perwakilan tim verifikator dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Evan Fardianto menyampaikan, pihaknya melakukan verifikasi lapangan setelah melakukan pendalaman dokumen yang diberikan.

“Tujuan kami untuk melihat langsung lokus-lokus yang telah ditentukan,” jelasnya.

Adapun tim verifikator nasional penilai KKS terdiri dari 42 anggota dari kementerian dan lembaga yang dibagi dalam beberapa kelompok.

Evan meyakini, pemenuhan sembilan tatanan yang ditentukan itu hasil koordinasi semua organisasi perangkat daerah (OPD) di Kabupaten Kediri.

“Kami mengapresiasi perjuangan keras Mas Bupati, tim, forum dan masyarakat (Kabupaten Kediri) untuk memenuhi semua tatanan-tatanan,” ujar Evan.

Dia berharap, pada 2025 nanti Kabupaten Kediri dapat mengajukan perhargaan yang lebih tinggi, yakni Swasti Saba Wiwerda.

Adapun penghargaan KKS tingkat nasional terus dilakukan dua tahun sekali pada tahun ganjil.

Kabupaten Kediri menjadi salah satu dari enam daerah di Jawa Timur yang mengikuti verifikasi Kabupaten/Kota Sehat (KKS) Tingkat Nasional 2023. (putera/pr)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS