BLITAR – Persoalan fiskal menjadi salah satu keluhan utama yang disampaikan para kepala desa kepada Anggota Komisi C DPRD Jawa Timur, Guntur Wahono. Pemotongan Dana Desa hingga 70 persen dinilai semakin mempersempit ruang pemerintah desa untuk membiayai pembangunan dan memenuhi berbagai kewajiban di tengah masyarakat.

Persoalan tersebut mengemuka dalam pertemuan Guntur bersama Persaudaraan Kepala Desa Indonesia (PKDI) Kabupaten Blitar pada hari terakhir masa Sosialisasi Dewan (Sowan), di Grand Mansion Hotel, Kanigoro, Kamis (1/10/2026).

Forum tersebut dihadiri lebih dari 100 kepala desa dari berbagai kecamatan di Kabupaten Blitar. Dialog berlangsung dinamis dengan para kepala desa menyampaikan langsung berbagai persoalan yang mereka hadapi di lapangan.

Menurut Guntur, masukan tersebut penting karena kepala desa merupakan bagian dari ujung tombak pemerintahan yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat.

Salah satu persoalan yang mendapat perhatian adalah kondisi fiskal desa setelah adanya kebijakan pemotongan Dana Desa.

“Dengan angka tetap 100 persen cair itu saja masih banyak sektor atau pekerjaan masyarakat yang belum bisa terdanai, sekarang dengan dipotong 70 persen ini lebih-lebih sulit lagi mereka,” kata Guntur.

Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Blitar tersebut mengatakan, keterbatasan anggaran semakin terasa karena pemerintah desa tidak hanya harus membiayai program pembangunan dan pelayanan masyarakat.

Sejumlah kewajiban lain juga harus dipenuhi, di antaranya berkaitan dengan pergantian Badan Permusyawaratan Desa (BPD), pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades), hingga kewajiban memberikan pesangon.

“Sehingga mereka itu rata-rata mencari solusi alternatif untuk tetap bisa menjalankan pembangunan,” ucapnya.

Guntur menilai kondisi tersebut perlu menjadi perhatian dalam pembahasan kebijakan yang berkaitan dengan pemerintahan desa. Aspirasi yang disampaikan para kepala desa akan menjadi bahan komunikasi lebih lanjut melalui Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jawa Timur maupun dalam kapasitasnya sebagai pimpinan partai.

“Termasuk juga semua masukan tersebut akan kami tindaklanjuti baik melalui Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jatim maupun dalam kapasitas saya sebagai pimpinan partai,” katanya.

Pertemuan tersebut juga berlangsung menjelang pelaksanaan Pilkades serentak di Kabupaten Blitar.

Ketua DPC PKDI Kabupaten Blitar Rudi Puryono mengatakan, berdasarkan data yang dihimpun organisasinya, terdapat 30 desa yang akan melaksanakan Pilkades. Dari jumlah tersebut, sebanyak 16 kepala desa petahana dipastikan kembali maju untuk mempertahankan jabatannya.

Menurut Rudi, PKDI terus memberikan masukan dan motivasi kepada para petahana agar tetap menjaga kondusivitas desa selama proses kompetisi berlangsung.

“Incumbent itu tidak mudah untuk mempertahankan jabatan amanah, sehingga kami memberikan rambu-rambu. Lakukan sesuatu dengan kearifan,” ujarnya.

Rudi menekankan pentingnya etika dalam berkompetisi. Pilkades, kata dia, jangan sampai menjadi pemicu konflik horizontal di tengah masyarakat.

“Jangan lawan yang negatif menjadi negatif, tapi negatif bisa dilawan dengan positif,” katanya.

Untuk menjaga netralitas dan kondusivitas, PKDI juga akan terus berkoordinasi dan berkolaborasi dengan kepolisian maupun instansi terkait lainnya.

Rudi mengatakan seluruh calon nantinya perlu diberikan pemahaman agar siap menerima hasil Pilkades dengan sikap yang baik.

“Kami akan mengajarkan dan nanti akan mengundang rekan-rekan calon. Tujuannya yang menang biar tidak jumawa, yang kalah tidak kecewa, sehingga itu adalah demi kebaikan desa,” ujarnya.

Bagi Guntur, pertemuan dengan PKDI menjadi bagian dari upaya menyerap aspirasi secara langsung dari pemerintahan desa.

Berbagai persoalan fundamental yang disampaikan kepala desa akan dipetakan untuk menentukan tindak lanjut sesuai kewenangan.

Selain menindaklanjuti aspirasi melalui Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jatim, Guntur juga berencana menggelar sosialisasi lanjutan dengan melibatkan para calon kepala desa.

Langkah tersebut diharapkan dapat menjadi ruang komunikasi untuk membahas persoalan desa sekaligus menjaga agar pelaksanaan Pilkades berjalan kondusif. (arif/pr)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS