MALANG – Anggota Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jawa Timur Dewanti Rumpoko meminta pengawasan ketenagakerjaan diperketat menyusul adanya 46 perusahaan manufaktur dan industri di Kabupaten Malang yang melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap seratusan pekerja sepanjang Januari hingga September 2026.

Menurut Dewanti, angka tersebut tidak sekadar menjadi statistik ketenagakerjaan. Di balik setiap PHK terdapat pekerja dan keluarga yang kehilangan sumber penghasilan serta menghadapi ketidakpastian masa depan.

“Kita tidak boleh tinggal diam melihat gelombang PHK terus terjadi. Pemerintah daerah bersama pemprov harus bersinergi,” ungkap Dewanti Rumpoko, Jumat (2/10/2026).

Dia meminta pengawasan dilakukan secara lebih serius oleh instansi terkait, baik di tingkat kabupaten maupun provinsi.

Menurutnya, pengawasan penting untuk memastikan persoalan perusahaan tidak serta-merta berujung pada PHK, terutama ketika pekerja berada dalam kondisi ekonomi yang rentan.

Dewanti menilai perlu ada langkah antisipasi sejak munculnya persoalan hubungan industrial. Pemerintah, perusahaan dan pekerja harus memiliki ruang komunikasi untuk mencari solusi sebelum keputusan PHK diambil.

Karena itu, ia mendorong dialog bipartit antara manajemen perusahaan dan serikat pekerja dioptimalkan secara berkala.

Menurut Dewanti, dialog tersebut dapat menjadi ruang untuk mencari jalan tengah yang tetap memperhatikan keberlangsungan usaha sekaligus melindungi hak pekerja.

“Dialog bipartit harus terus dioptimalkan. Ini penting untuk mencari jalan tengah yang berkeadilan,” ujarnya.

Mantan Wali Kota Batu tersebut mengatakan, keberlangsungan iklim investasi dan kesehatan finansial perusahaan tetap perlu dijaga. Namun, kondisi tersebut tidak boleh menghilangkan perlindungan terhadap hak-hak dasar buruh.

Dengan dialog yang berjalan baik, persoalan perusahaan diharapkan dapat diketahui lebih awal sehingga tersedia ruang untuk mencari alternatif penyelesaian sebelum PHK menjadi pilihan.

Selain memperkuat pengawasan, Dewanti meminta pemerintah memastikan hak pekerja yang terkena PHK dipenuhi sesuai regulasi.

Menurutnya, pekerja yang kehilangan pekerjaan membutuhkan kepastian mengenai hak-hak ketenagakerjaan sekaligus dukungan agar dapat kembali masuk ke dunia kerja.

“Pemprov bisa memperkuat jaring pengaman sosial, memastikan hak-hak buruh yang terkena PHK dibayarkan secara penuh sesuai regulasi,” katanya.

Dewanti juga mendorong pemerintah menyediakan pelatihan keterampilan bagi pekerja yang terdampak PHK.

Pelatihan tersebut dinilai penting agar pekerja memiliki kemampuan baru yang dapat digunakan untuk mencari pekerjaan lain maupun mengembangkan usaha secara mandiri.

“Yang terpenting menyediakan ruang pelatihan keterampilan agar memiliki daya dobrak untuk bangkit kembali,” pungkasnya.

Bagi Dewanti, penanganan persoalan PHK tidak cukup dilakukan setelah pekerja kehilangan pekerjaan. Pengawasan, dialog antara perusahaan dan pekerja, pemenuhan hak serta peningkatan keterampilan perlu berjalan beriringan agar dampak PHK terhadap pekerja dan keluarganya dapat ditekan. (yols/pr)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS