Selasa
28 Juli 2026 | 6 : 55

DPD PDIP Perjuangan Jawa Timur

Upaya Pilkada Lewat DPRD Sarat Kepentingan

pdip jatim - aksi dukung pilkada langsung 140914

pdip jatim - aksi dukung pilkada langsung 140914MAGETAN – Ketua DPRD Magetan Joko Suyono mengatakan, upaya mengembalikan pemilihan kepala daerah ke DPRD adalah salto politik yang sarat kepentingan pasca pilpres lalu.

“Ini kan akal-akalan politik saja. Ya wajar dalam dinamika politik. Tapi seharusnya jangan sampai mencederai kepercayaan rakyat. Karena kita dipilih dalam pemilu legislatif itu untuk menjadi wakil mereka,” kata Joko Suyono, kepada Infokomnews, Minggu (14/9/2014).

“Kami kader-kader PDI Perjuangan akan berupaya maksimal mengawal hal itu. Bagaimana pun PDI Perjuangan menjadi pemenang pemilu 2014 ini karena kepercayaan rakyat. Itu tidak boleh dikhianati. Kami akan perjuangkan dengan mendorong opini dan pernyataan sikap partai,” tegasnya

Sebelumnya, Asosiasi Kepala Desa (AKD) dan Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) Kabupaten Magetan menyatakan menolak pemilu kepala daerah bupati/walikota dan gubernur dipilih oleh DPRD.

“Secara tegas AKD Magetan sepakat menolak, kalau pemilihan kepala daerah dipilih DPRD,” kata Ketua AKD Kabupaten Magetan Sono Keling, dalam pertemuan rutin AKD dan PPDI di Tambran, Magetan, Sabtu (13/9/2014).

Menurut Kepala Desa Tunggur, Kecamatan Lembeyan, Kabupaten Magetan ini, AKD dan PPDI tetap pada pendiriannya, pemilihan bupati/wali kota dan gubernur dilakukan secara langsung seperti yang sudah dilakukan sebelumnya. “Kita tetap minta pemilihan kepala daerah dilakukan secara langsung. Kita tidak akan setuju pemilihan dilakukan DPRD,” tegasnya.

Pria yang juga Ketua PAC PDI Perjuangan Kecamatan Lembeyanini menambahkan, AKD lebih percaya pemilihan bupati dan gubernur.dilakukan langsung oleh rakyat tanpa mewakilkan hak pemilihan itu kepada lembaga mana pun. “Lebih percaya, lebih senang pemilihan bupati, walikota langsung oleh rakyat,” ujar dia.

Pihaknya segera mengirim penolakan AKD dan PPDI Kabupaten Magetan terkait wacana pilkada tak langsung ini kepada menteri dalam negeri (Mendagri). “Surat ke Mendagri sudah siap. Kita tinggal mengirimkan penolakan pemilihan kepala daerah dilakukan DPRD,” tandas dia. (sa)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS

Tag

Baca Juga

Artikel Terkini

LEGISLATIF

Fraksi PDIP Jember Desak APBD 2027 Prioritaskan PPPK, Pengelolaan Sampah, dan Infrastruktur Desa

JEMBER – Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Jember menyampaikan empat catatan strategis dalam pembahasan ...
LEGISLATIF

Renny Pramana: Keberhasilan Reses Diukur dari Kebijakan yang Berpihak kepada Rakyat

SURABAYA – Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jawa Timur, Wara Sundari Renny Pramana, menegaskan keberhasilan reses ...
KABAR CABANG

PDIP Kabupaten Malang: Kudatuli Ingatkan Demokrasi Harus Terus Dijaga

DPC PDI Perjuangan Kabupaten Malang menegaskan Kudatuli menjadi pengingat penting agar demokrasi terus dijaga ...
KABAR CABANG

Renungan 30 Tahun Kudatuli, PDI Perjuangan Ponorogo Nyalakan Lilin Demokrasi

PONOROGO – Ruangan aula Kantor DPC PDI Perjuangan Kabupaten Ponorogo mendadak temaram, pada Senin (27/7/2026) ...
KABAR CABANG

PDIP Kota Blitar Jadikan Peringatan Kudatuli sebagai Edukasi Politik bagi Generasi Muda

DPC PDI Perjuangan Kota Blitar memanfaatkan peringatan 30 tahun Kudatuli sebagai sarana edukasi politik bagi ...
LEGISLATIF

Wiwin Sumrambah: Saya Datang untuk Kulak Masalah, Bukan Sekadar Jalani Reses

Anggota DPRD Jatim Wiwin Sumrambah menegaskan reses adalah momentum “kulak masalah” untuk menyerap dan mengawal ...