Komisi E DPRD Jatim mendukung program penyaluran lulusan SMK ke luar negeri melalui Program Kelas Kebekerjaan Luar Negeri 3+1 SMK.

SURABAYA — Komisi E DPRD Jawa Timur mendukung penuh program penyaluran lulusan SMK dan Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) ke luar negeri melalui Program Kelas Kebekerjaan Luar Negeri (3+1) SMK yang digagas Pemerintah Provinsi Jawa Timur bersama pemerintah pusat.

Dukungan tersebut disampaikan Ketua Komisi E DPRD Jawa Timur, Sri Untari Bisowarno, usai menghadiri pelepasan 3.000 lulusan SMK dan 600 lulusan LKP yang akan bekerja di luar negeri sekaligus peluncuran Program Kelas Kebekerjaan Luar Negeri (3+1) SMK di Gedung Islamic Center Surabaya, Kamis (21/5/2026).

Peluncuran program dilakukan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti bersama Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa.

Untari menilai penggunaan APBD Jawa Timur di sektor pendidikan mulai menunjukkan hasil nyata, khususnya dalam membuka peluang kerja bagi lulusan SMK yang selama ini identik dengan tingginya angka pengangguran terbuka.

“APBD Jawa Timur itu mampu memberikan sebuah outcome, hasil yang maksimal untuk lulusan SMK yang selama ini kita selalu mengatakan pengangguran itu selalu terbuka dari SMK,” ujar Untari.

Politisi PDI Perjuangan tersebut menilai kolaborasi antara pemerintah pusat dan Pemprov Jatim berhasil menghadirkan peluang kerja internasional bagi ribuan lulusan SMK asal Jawa Timur. “Ternyata hari ini kita melihat kolaborasi Pemprov Jatim dan pusat menghasilkan 4.960 anak-anak SMK dari Jawa Timur yang bisa dikirim ke berbagai negara,” katanya.

Selain mendukung program tersebut, Komisi E DPRD Jatim juga mendorong keterlibatan Bank Jatim dalam mendukung pembiayaan peserta program SMK 3+1.

Menurut Untari, kerja sama dengan Bank Jatim penting untuk membantu kesiapan finansial peserta sebelum diberangkatkan ke luar negeri. “Nanti saya sarankan di program 3+1 itu bisa kerja sama dengan Bank Jatim,” ujarnya.

Ia menilai skema pembiayaan tersebut dapat memberikan manfaat bagi peserta maupun Bank Jatim sebagai bank daerah. “Supaya anak-anak nanti kalau pergi ke sana ada pegang uang saku. Bank Jatim dapat manfaat, anak-anak juga dapat manfaat, jadi berangkat tidak kosong,” terangnya.

Komisi E DPRD Jawa Timur memastikan akan terus mengawal pelaksanaan program tersebut melalui rapat kerja bersama Dinas Pendidikan Jawa Timur.

Pihaknya menjadwalkan gelar rapat kerja dengan Kepala Dinas Pendidikan Jawa Timur, Aris Agung Paewai, guna membahas detail pelaksanaan program penempatan kerja luar negeri tersebut. “Nanti hari Jumat kami raker dengan Pak Aris. Kami akan minta perincian seperti apa proses dan sebagainya,” katanya.

Menurut Untari, program tersebut menjadi peluang besar bagi generasi muda Jawa Timur untuk memperoleh pengalaman kerja internasional sekaligus meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

Ia berharap program penempatan kerja luar negeri bagi lulusan SMK terus diperluas agar semakin banyak anak muda memiliki akses terhadap pekerjaan dengan penghasilan dan kompetensi yang lebih baik.

“Kita akan supporting itu, biar anak-anak kita lulusan SMK punya harapan. Tidak hanya kerja di dalam negeri saja, tetapi juga bisa pergi ke luar negeri dengan kapasitas bahasa dan penghasilan yang lebih baik,” ujar dia.

“Mereka juga bisa menjadi duta bangsa dan duta provinsi,” pungkasnya. (yols/pr)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS