SURABAYA – Ketua Komisi E DPRD Jawa Timur, Sri Untari Bisowarno, menyoroti berbagai kendala yang dihadapi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Malang dalam menangani bencana alam. Dia menekankan pentingnya penguatan kelembagaan BPBD guna meningkatkan ketanggapan dalam menghadapi bencana.

Kabupaten Malang wilayahnya dikenal memiliki potensi bencana yang lengkap, mulai dari tanah gerak, puting beliung, longsor, kebakaran, hingga banjir. Menurut Untari, perlu ada strategi mitigasi yang lebih sistematis, baik dalam fase tanggap darurat maupun pascabencana.

Perempuan yang juga Sekretaris DPD PDI Perjuangan Jawa Timur tersebut mencatat tiga kendala utama yang dihadapi BPBD Kabupaten Malang.

Pertama, keterbatasan anggaran yang masih menjadi tantangan utama dalam penanganan bencana. Dia menekankan bahwa pendekatan pentahelix, yang melibatkan berbagai pihak, perlu dioptimalkan agar penanganan bencana lebih efektif.

Kedua, keterbatasan fasilitas dan peralatan pendukung yang masih membutuhkan perhatian, termasuk kendaraan operasional untuk menjangkau wilayah terpencil.

“Kabupaten Malang memiliki delapan gunung, sungai besar, bendungan, dan bukit gundul. Semua ini menuntut kesiapan alat dan kendaraan yang memadai,” jelas Untari di Surabaya, Selasa (11/2/2025).

Ketiga, hilangnya nomenklatur Dana Siap Pakai (DSP) dari Kementerian Dalam Negeri juga menjadi kendala besar dalam penanganan bencana di tingkat kabupaten/kota.

“Kami akan memperjuangkan agar nomenklatur DSP dikembalikan, karena saat ini dana tersebut hanya tersedia di tingkat provinsi. Jika DSP ada di kabupaten/kota, maka respons bencana bisa lebih cepat dan tidak terhambat prosedur yang rumit,” ujarnya.

Untari juga menyoroti pentingnya penguatan infrastruktur mitigasi bencana, termasuk sistem peringatan dini (Early Warning System/EWS). Namun, dia menyayangkan bahwa beberapa perangkat EWS justru hilang atau dirusak oknum yang tidak bertanggung jawab.

“Kesadaran masyarakat harus ditingkatkan agar mereka ikut menjaga fasilitas yang telah disediakan untuk keselamatan bersama,” tutur Untari.

Untuk mengatasi berbagai kendala ini, Alumnus Universitas Brawijaya itu menekankan tiga langkah strategis. Pertama, meningkatkan edukasi dan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana.

Kedua, mendorong Pemerintah Kabupaten Malang untuk mengalokasikan anggaran lebih besar guna mengantisipasi bencana. Dan ketiga, memperjuangkan pengembalian DSP agar dapat digunakan secara langsung oleh BPBD di tingkat kabupaten/kota.

“Evaluasi APBD kabupaten menjadi kewenangan gubernur melalui Biro Hukum. Jika standar anggaran penanganan bencana masih kurang, maka perlu ada intervensi dari Pemprov agar anggaran tersebut ditambahkan,” pungkasnya. (yols/pr)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS