JAKARTA – Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, MH Said Abdullah mengatakan untuk mendukung permodalan, usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) dapat memanfaatkan dana di pasar modal.

“Bisa memanfaatkan pasar modal agar tidak semata-mata bertumpu APBN/APBD yang jumlahnya terbatas,” kata Said, Minggu (2/8/2020), menanggapi banyaknya UMKM terutama di Jakarta yang mengalami kesulitan permodalan selama wabah Covid-19.

Selama ini, kata Said, bursa saham di Indonesia terlalu bias terhadap usaha besar. Sehingga tidak mengherankan bila pada akhirnya jumlah emiten tidak bertambah signifikan dari tahun ke tahun.

“Karena itu, lantai bursa keuangan perlu diisi oleh kelompok usaha skala UMKM, pihak otoritas bursa tinggal memastikan kelayakan dan kesehatan usaha, sekaligus prospek bisnisnya,” jelasnya.

Dia menyebut, APBN 2021 akan menghadapi tantangan berat ke depan. Hal ini diperparah situasi ekonomi global yang sangat dinamis dan penuh ketidakpastian.

Karena itu, fokus penyusunan RAPBN harus diarahkan pada upaya percepatan pemulihan ekonomi dengan melakukan berbagai transformasi struktural yang berkelanjutan.

RAPBN yang disusun kredibel dalam membaca masalah pada tahun 2021. Sebab kekusutan masalah sektor ekonomi akibat Covid-19 menjadi tali-temali kusut sekaligus pelik.

“Saya kira, perlu kejernihan pemikiran agar kebijakan yang kita susun pada tahun depan akurat mengurai kusutnya masalah,” ujar dia.

Anggota Fraksi PDI Perjuangan dari Sumenep, Madura ini mengatakan  situasi pandemi sekarang membutuhkan kebijakan yang luar biasa (extra ordinary) yang berdampak pada postur APBN 2021 sebagai faktor kunci dalam orkestra pemulihan ekonomi nasional.

Said menyarankan APBN 2021 lebih fokus kepada program bantuan sosial, dukungan UMKM khususnya sektor primer dan ekspor, mitigasi risiko keuangan dan untuk kebijakan fiskal.

Ketua Bidang Perekonomian DPP PDI Perjuangan ini menegaskan penurunan penerimaan perpajakan tahun ini juga sebagai konsekuensi dari fasilitas perpajakan yang digunakan untuk membantu pelaku usaha. (goek)