BATU – Kepala Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Airlangga Bambang Budiono berpendapat bahwa konsep Trisakti Bung Karno adalah pilar yang tepat untuk melawan neo-kolonialisme dan neo-imperialisme.

Neo-kolonialisme di zaman sekarang tidak lagi mengejar atau menduduki jabatan-jabatan politik sebagaimana kolonialisme zaman dulu.

Metode kerjanya lebih canggih dari kolonialisme dan imperialisme kuno. Dominasi politik, eksploitasi ekonomi, dan penetrasi kebudayaan, dilakukan melalui intervensi kebijakan.

“Tantangan globalisasi saat ini adalah liberalisme sektor politik ekonomi sosial budaya dan radikalisasi berbasis suku, agama, dan antar golongan. Kita punya Trisakti yang mengejawantahkan Pancasila dan Undang-undang  1945 untuk menjawabnya,” ungkap Bambang Budiono.

Hal itu disamaikan Bambud, panggilan akrab Bambang Budiono, di hadapan peserta bimbingan teknis anggota DPRD provinsi dan kota/kabupaten dari PDI Perjuangan se-jawa timur, Jumat (9/12/2016) malam di Klub Bunga Resort, Kota Batu.

Neo-kolinialisme, urainya, menciptakan dominasi politik negara adikuasa. Sedangkan Trisakti menawarkan jawaban dengan prinsip berdaulat dalam politik.

Neokolonialisme menciptakan eksploitasi ekonomi, Trisakti mensyaratkan masyarakat yang berdikari dalam ekonomi.

Neokolonialisme menciptakan penetrasi kebudayaan pada kepribadian bangsa Indonesia, Trisakti menawarkan konsep bangsa yang berkepribadian dalam kebudayaan.

Untuk menjaga kedaulatan politik, lanjut Bambud, salah satu yang bisa dilakukan para anggota legislatif adalah dengan mengkaji ulang kebijakan undang-undang atau perda yang tidak fokus pada kedaulatan daerah.

Hal ini penting karena dominasi politik oleh neo kolonialisme dilakukan melalui advokasi kebijakan pemerintah oleh tangan asing.

Menurutnya, ada 72 undang-undang yang diintervensi asing. Yang diincar adalah yang berkaitan dengan hajat hidup orang banyak. hal ini banyak terjadi setelah reformasi 1998.

Pada pemerintahan Jokowi, sebutnya, banyak kebijakan perizinan yang sedang direvisi karena tidak pro rakyat dan tidak sesuai dengan undang-undang dasar.

“Ketika pemerintah Jokowi menetapkan daulat politik artinya semua undang-undang yang merugikan bangsa ini harus dikoreksi kembali. Itulah sebabnya tantangan bangsa ini akan sangat besar karena akan banyak yang dirugikan jika tidak kita kawan,” urai dia.

Dalam menciptakan ekonomi yang berdikari, para anggota dewan disarankan untuk mengikuti proses pembuatan kebijakan dan mengadvokasinya dalam konteks kebangsaan. Mesti dilakukan pemetaan kegiatan asistensi teknis proyek-proyek pemda dan mengkritisi perda yang akan diproduksi.

“Kita pastikan apakah kebijakan itu membangun kemandirian ekonomi rakyat. Selain itu, juga perlu dilakukan penguatkan kembali Pancasila dalam setiap segi kehidupan dalam ekspresi ketuhanan yang berbudaya, ekonomi berbasis permusyawaratan rakyat. Misalnya saham warga untuk pom bensin, mal/mart, realestate, BPR, perdagangan antar desa, antar kabupaten/kota, antar pulau, dan sebagainya,” lanjut Bambud.

Penetrasi kebudayaan adalah karakter ketiga dari neo kolonialisme. Bung Karno ingin melawan dengan berkepribadian dibidang kebudayaan dalam konsep Trisakti. Di tingkat keluarga otoritas yang mengontrol anak adalah orang tua, akan tetapi pada saat ini peran itu sekarang digantikan oleh teknologi.

Otoritas guru tidak bisa membentuk karakter murid, begitu juga kyai, dan pada tingkatan paling atas adalah negara tidak mampu mengontrol warga negaranya.

Bambud mencontohkan, sejak reformasi undang-undang pemilu kita mengarahkan kita pada demokrasi liberal, pada akhirnya yang muncul adalah maraknya money politik yang kapitalistik. Pada  akhirnya budaya ini adalah representasi dari neo-liberalism, neo-liberalism menghendaki segala sendi kehidupan manusia tunduk pada hukum ekonomi saja, dimana segala sesuatu harus dilihat sebagai barang komoditas yang dapat dipertukarkan.

Kapitalisme dan liberalism adalah sistem ide, tapi bisa menjadi kenyataan karena ide tersebut masuk kedalam undang-undang. Pemerintahan Jokowi berusaha membuat Trisakti Bung Karno menjadi GBHN karena mandat ideologi adalah membuat Pancasila menjadi realitas dengan masuk ke dalam undang-undang.

Kondisi kebangsaan belakangan ini yang carur marut dalam politik, ekonomi, kebudayaan, serta rentan dengan radikalisme kesukuan, agama, dan golongan,  menurut Bambud adalah beban sejarah yang harus diselesaikan oleh bangsa Indonesia, dan khususnya PDI Perjuangan sebagai partai pemenang.

“Kondisi ini adalah beban masa lalu yang harus diselesaikan oleh pemerintah Jokowi, dengan banyaknya revisi undang-undang ada indikasi penataan secara menyeluruh oleh pemerintahan jokowi. Apabila di atas sudah melakukan aksi nyata, pengambil kebijakan di bawah harus selaras, mendukung sepenuhnya. Ada persoalan-persoalan daerah yang ujung permasalahannya ternyata ada di undang undang. Penyelesaiannya melalui mekanisme partai, diperjuangkan oleh partai. Ini tugas anda sebagai anggota dewan di daerah,” pungkasnya. (sa)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS