MALANG – Sekretaris Komisi C DPRD Kota Malang, Ahmad Wanedi menolak usulan Pemkot untuk membongkar pagar Alun-alun Tugu Malang, yang rencananya akan digantikan dengan pedestrian. Menurutnya pembongkaran Alun-alun Tugu Malang tidak mendesak, dan tidak penting untuk masa sekarang hingga tahun kedepan.
“Pembongkaran pagar alun-alun ini tidak penting. Anggaran yang diajukan menurut saya tidak besar. Saya tidak menjadikan anggaran itu sebagai poin utama, tapi memang karena tidak jadi prioritas,” tegas Ahmad Wanedi di Kota Malang, Kamis (8/9/2022).
Wanedi menyampaikan, Pemkot Malang dalam Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA) 2023 memunculkan anggaran Rp 3,9 miliar untuk proyek pembangunan Alun-alun Tugu Malang melalui Dinas Lingkungan Hidup (DLH).
Namun, pada saat pembahasan bersama dengan DPRD, sebutnya, tidak ada penjelasan yang komperhensif mulai dari detail engineering design (DED) dan rincian lainnya berkaitan dengan rencana pembangunan Alun-alun Tugu Malang.
Namun kemudian, muncul anggaran pembongkaran pagar Alun-alun Tugu Malang sekaligus penataan pedestrian pada Perubahan Anggaran Keuangan (PAK) tahun 2022 dengan nilai sekitar Rp 1,9 miliar. Serta, DED terkait dengan pembongkaran juga belum ada.
“Memang disampaikan DED Pedestrian oleh Dinas PUPRPKP, tapi itu DED umum. DPRD minta DED untuk Alun-Alun Tugu Malang itu sendiri,” ungkapnya.
Selama ini, Dinas PUPRPKP dalam sejumlah kesempatan hearing, kata Wanedi, selalu menyampaikan tingkat kebahagiaan masyarakat dapat diukur dengan pemolesan Alun-alun Tugu Malang. Hal tersebut direspon Wanedi dengan tegas.
Dia menyatakan, tidak ada korelasi antara tingginya tingkat kebahagiaan masyarakat dengan rencana pembongkaran pagar alun-alun.
“Pagar itu masih layak. Bayangkan kalau alun-alun tanpa pagar, kalau terjadi tragedi, bisa-bisa kendaraan malah bablas menerobos alun-alun hingga merusak Tugu Malang yang penuh sejarah ini,” tutur Wakil Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Malang tersebut.
“Pemkot bisa memanfaatkan anggaran ini untuk pembangunan infrastruktur yang mendesak saja,” ujarnya.
Wanedi menilai, pemanfaatan anggaran seharusnya dialokasikan untuk program prioritas pada masing-masing dinas. Dalam bidang infrastruktur, penanganan banjir saat musim hujan mendatang menjadi salah satu hal yang mendesak. Sejumlah titik banjir menurutnya harus diperhatikan agar tidak telat penanganannya.
“Ini masih banyak kan titik banjir di Kota Malang. Selain juga program-program yang menggiring masyarakat kepada perekonomian yang sehat. Artinya kesejahteraan masyarakat perlu jadi prioritas,” imbuh Wanedi.
Disisi lain, Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kota Malang Eko Herdiyanto menyebut, pihaknya sejak awal lantang menolak revitalisasi Alun-alun Tugu Malang.
Saat ini kata dia, fraksi lain juga menolak hal tersebut. “Karena kami tidak melihat ada urgensinya, dan pagar juga masih sangat layak,” ucap Eko Herdiyanto. (ace/pr)
