SALATIGA – Ketua DPR RI Puan Maharani terus menyoroti berbagai persoalan yang dihadapi pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), termasuk UMKM tahu dan tempe. Ia pun menegaskan DPR akan memperjuangkan bantuan bagi UMKM tahu tempe, terutama terkait dengan bahan baku produksi.

Hal tersebut disampaikan Puan saat meninjau sentra produksi tahu dan tempe di Kampung Kalitaman, Salatiga, Jawa Tengah, Kamis (11/1/2024). Di desa tersebut terdapat banyak pabrik rumahan tahu dan tempe yang produksinya sudah cukup besar.

Sejumlah pelaku UMKM tahu dan tempe di Kampung Kalitaman berdialog dengan Puan menyampaikan aspirasi mereka. Permasalahan utama yang dihadapi mereka masih sama seperti sebelum-belumnya, yakni mengenai bahan baku kedelai yang harganya cukup tinggi dan sering sulit didapatkan.

“Masalah sangat kompleks, harus berkoordinasi dengan kementerian terkait karena ini masalah ada di pemerintah, di eksekutif,” kata Puan.

Di Salatiga sendiri, pelaku UMKM mendapat bantuan subsidi untuk bahan baku kedelai. Ketua DPP PDI Perjuangan itu mengatakan, subsidi seperti ini seharusnya juga bisa diberikan bagi pelaku UMKM tahu tempe lainnya di daerah lain sehingga DPR akan memperjuangkannya kepada pemerintah.

“Di sini subsidi Rp 300 juta untuk 150 ton, tapi ini dilakukan hanya untuk sementara di Salatiga. Saya juga berharap ini bisa dilakukan di semua daerah di Indonesia yang banyak UMKM Tahu Tempe,” ujar mantan Menko PMK itu.

“Insya Allah akan kita perjuangkan, kalau belum ada solusi terbaik, insya Allah kita akan carikan solusi sementara, ada subsidi buat UMKM tahu dan tempe,” sambung Puan.

Cucu Bung Karno ini menilai, ketergantungan Indonesia terhadap kedelai impor juga menjadi salah satu masalah yang selalu menghantui produsen tahu tempe.

Oleh karenanya, dia mendorong pemerintah untuk memberikan solusi komprehensif dan menggenjot produksi kedelai dalam negeri.

“Ini juga suatu masalah yang kompleks, dan ini yang harus carikan solusinya adalah eksekutif,” tegas perempuan pertama yang menjabat sebagai Ketua DPR RI tersebut.

Puan mengatakan, pemangku kebijakan harus mendukung kemajuan UMKM. Untuk itu, semua stakeholder terkait diminta bekerja sama memberikan jalan terbaik bagi berbagai permasalahan yang dihadapi pelaku UMKM, dalam hal ini pelaku UMKM tahu dan tempe.

“Persoalan yang harus dicarikan solusinya. Tentu saja DPR RI nanti akan berkoordinasi dengan kementerian atau lembaga terkait karena harus segera dicarikan jalan keluarnya. Nggak bisa Pemerintah Daerah atau Pemerintah Pusat saja, harus bersama-sama,” tutup Puan. (goek)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS