SURABAYA – Anggota Komisi A DPRD Provinsi Jawa Timur Diana Amaliyah Verawatiningsih berpendapat, seharusnya ada tahapan wawancara terkait wawasan kebangsaan (wasbang), dalam pelaksanaan tes rekrutmen calon pegawai negeri sipil (CPNS).

“Mestinya ada tes wawancara mendalam yang ada penekanan tentang wawasan kebangsaan. Tidak sekedar tes tulis,” kata Diana Sasa, sapaan akrabnya, usai mengikuti sidak Komisi A di lokasi pelaksanaan tes rekrutmen CPNS di lingkungan Pemprov Jatim, di kampus UNESA Surabaya, Kamis (13/2/2020).

Menurut Sasa, tes wawasan kebangsaan merupakan bagian dari materi soal tes CPNS. Materi lainnya, tentang kemampuan dasar, dan tes intelegensi umum.

Melalui tes wawancara mendalam, jelas Sasa, akan bisa dilihat, seseorang itu kecenderungannya bagaimana. “Disitu akan bisa kita seleksi calon-calon yang memang loyal terhadap NKRI,” ujar Sasa.

Wakil rakyat berlatar pegiat literasi ini menyebut, instasi pemerintah banyak kebobolan PNS yang tidak lurus komitmennya terhadap NKRI.

“Bahwa kesetiaan PNS pada bentuk negara NKRI, dasar negara Pancasila, UUD 45, adalah hal yang tidak boleh dinegosiasikan,” tegasnya.

“Jangan sudah jadi PNS lalu ingin mengubah bentuk negara, bahkan mengatakan pemerintahan sekarang ini tidak sah, tapi mau makan gajinya,” lanjut anggota Fraksi PDI Perjuangan ini.

Terkait ini, imbuh Sasa, pihaknya sudah pernah menyampaikan ke kementerian dan lembaga yang menangani PNS. Namun, ujarnya, ternyata dalam pelaksanaan tes CPNS kali ini belum diakomodir.

“Saya tidak tahu, apakah memang pemerintah kurang aware, atau masalah ini tidak perlu dikhawatirkan, atau hanya dengan tes tulis ini bisa diseleksi loyalitas terhadap NKRI,” ucapnya.

Sementara itu, sidak yang dipimpin Ketua Komisi A DPRD Jatim Istu Hari Subagio untuk memastikan pelaksanaan tes CPNS menggunakan system CAT (Computer Assisted Test) tersebut terhindar dari perbuatan yang tidak sesuai dengan standar. (goek)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS