KARAWANG – Presiden Joko Widodo (Jokowi) kembali mengklarifikasi isu-isu tidak benar soal maraknya tenaga kerja asal China di tanah air, yang disebut-sebut berjumlah 10 juta hingga 20 juta orang.
“Itu yang hitung kapan? Hitungan kita sampai hari ini, tenaga kerja yang dari Tiongkok itu 21 ribu, sangat kecil sekali. Jangan ditambahin nol terlalu banyak,” kata Jokowi saat membuka Deklarasi Pemagangan Nasional Menuju Indonesia Kompeten di Karawang, Jawa Barat, Jumat (23/12/2016).
Dia membandingkan dengan jumlah TKI di Saudi yang lebih dari 1 juta, di Malaysia lebih dari 2 juta, di Hongkong 153 ribu, dan di Thailand 200 ribu. “Negara mereka welcome, dan mereka biasa-biasa saja,” ujarnya.
Menurut Jokowi, secara logika pun tidak mungkin banyak tenaga kerja dari China, Amerika nan Eropa yang mau bekerja di Indonesia. Sebab, gaji di negara tersebut jauh lebih baik ketimbang di Indonesia.
“Kita harus ngomong apa adanya, gaji kita di sini memang masih lebih rendah dari yang di sana,” ucap Jokowi, seraya menambahkan, tahun demi tahun nanti akan bisa meningkat kalau pertumbuhan ekonomi semakin baik.
Mengenai angka 10 juta itu, sebut Jokowi, itu adalah jumlah turis yang diharapkan datang dari Tiongkok ke Indonesia.
Dia menyebutkan, sekarang yang menjadi rebutan nomor satu adalah Tiongkok dengan jumlah 150 juta turis. Amerika mendapat porsi yang paling besar dari jumlah tersebut, sementara yang kedua adalah Uni Eropa.
“Ini urusannya urusan turis lho. Bukan urusan tenaga kerja, mana mau mereka ke sini dengan gaji yang lebih kecil. Kan tidak mungkin,” tambahnya.
Jokowi minta, kalau tidak punya data, tidak usah menyampaikan, karena itu artinya membohongi masyarakat dan bisa meresahkan masyarakat.
Soal kemungkinan tenaga kerja asing menyalahgunakan fasilitas bebas visa kunjungan wisata, Jokowi menegaskan, kalau ada yang ilegal maka hal tersebut menjadi tugas Ditjen Imigrasi dan Kementerian Ketenagakerjaan untuk menindak.
“Paling-paling memang kalau ada investasi tertentu yang memiliki keahlian khusus, mungkin katakanlah dari 100 ada diambil 1 atau 2 ya saya kira itu wajar,” jelas dia.
Sementara terkait penyebar isu 10 juta tenaga asing dari RRT, Jokowi mengatakan, itu urusan polisi. “Itu urusannya polisi lah, urusannya polisi. Tapi hal yang meresahkan seperti itu memang harus ditindak,” tegasnya. (goek)
