SURABAYA – Ribuan buruh yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Jatim melakukan demonstrasi atas aturan terbaru pencairan Jaminan Hari Tua (JHT) di gedung DPRD Provinsi Jawa Timur, Rabu (16/2/2022). Beberapa perwakilan KSPI Jatim tersebut akhirnya diterima oleh Komisi E DPRD Jatim untuk menyampaikan aspirasi mereka secara langsung.

Sekretaris KSPI Jatim, Jazuli, menyebut, tindakan mereka merupakan bentuk kekecewaan terhadap peraturan Peraturan Menteri Pedagangan (Permenaker) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pembayaran Manfaat JHT.

Menurutnya, kebijakan tersebut sangat tidak berpihak pada para buruh. Terlebih, dalam aturannya tercantum bahwa peserta BPJS Ketenagakerjaan hanya bisa melakukan klaim jika telah berusia 56 tahun.

Untuk itu, pihaknya meminta DPRD Jatim untuk segera merekomendasikan penolakan pada Permenaker karena sangat merugikan buruh peserta BPJS.

“Kalau dia saat ini adalah buruh dengan upah kurang dan kondisinya kekurangan, tidak memiliki kesejahteraan, lalu rata-rata setelah dua tahun bekerja sudah di PHK. Di saat mereka kelaparan, mau mengambil haknya sendiri harus menunggu 56 tahun, ini kan sangat lucu,” ujar Jazuli.

Tidak hanya soal JHT, dalam audiensi ini, para perwakilan buruh juga mengeluhkan beberapa hal. Mulai dari regulasi Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) yang dikelola oleh BPJS Ketenagakerjaan Jatim, hingga timpangnya upah minimum di beberapa wilayah.

“Rata-rata buruh sekarang statusnya outsorcing saat kontrak habis, tidak diperpanjang perusahaan, makanya tadi disampaikan oleh BPJS ketenagakerjaan ada dana 6 triliun dari pemerintah tidak ada yang mengambil. Ya, memang kita buruh dibuat supaya tidak dapat itu,” ungkap lelaki yang juga menjabat sebagai Ketua DPW FSPMI Provinsi Jatim itu.

“Di jatim ini ada kesenjangan sosial terkait upah minimum. 38 kab/kota telah di-SK-kan UMK-nya di daerah ring 1 naik, tapi di daerah lain banyak yang tidak naik, padahal banyak bupati dan wali kota yang merekomendasikan kenaikan upah, tapi gubernur tidak menaikkan,” imbuhnya.

Jazuli juga meminta, pemerintah untuk menindaklanjuti para peserta BPJS Kesehatan yang tiba-tiba dinonaktifkan sehingga tidak bisa berobat.

“Dan yang terakhir kaitannya dengan sekira 622 ribu orang yang dinonaktifkan BPJS-nya, Pemerintah Provinsi Jatim harus bertanggung jawab. Jangan sampai orang yang sakit tidak bisa berobat,” tuturnya.

Menanggapi hal tersebut, anggota Komisi E DPRD Jatim, Hari Putri Lestari, mengaku turut prihatin atas apa yang menimpa para buruh. Ia pun akan menindaklanjuti hasil audiensi ini sesuai dengan kewenangan.

“Kita tampung karena mereka curhat. Kita pilah. Jika itu merupakan kewenangan provinsi, kita akan memanggil pihak-pihak terkait, sedangkan jika hal tersebut menjadi kewenangan pusat akan dilakukan rekomendasi,” ucap perempuan yang akrab disapa Tari itu.

Tari juga menjelaskan, terkait upah minimum akan ditindaklanjuti dengan rapat terlebih dahulu. Di mana nantinya akan disampaikan ke pimpinan Komisi E untuk rapat, dan akan mendesak ke gubernur menindaklanjuti yang menjadi keluhan para buruh.

Sedangkan untuk temuan penonaktifan BPJS, pihaknya akan mengundang dinas terkait, yakni Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, dan BPJS Kesehatan untuk duduk bersama, mengupayakan solusi dari masyarakat yang akhirnya batal berobat ataupun yang terlanjur menggunakan biaya sendiri.

“BPJS tiba-tiba di-off-kan, tidak disosialisasikan sehingga saat dia menggunakan malah ditolak. Ini sedang kita upayakan pemerintah provinsi, dalam hal ini Dinas dan BPJS kesehatan untuk duduk bersama, membantu masyarakat yang sudah mengeluarkan dana pribadi. Kita upayakan untuk reimburse,” pungkas anggota Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jatim itu. (nia/set)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS