JAKARTA – Rapat konsultasi antara DPR-RI dan pemerintah yang dipimpin langsung oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi), di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat (15/4/2016), telah menyepakati untuk segera membahas dan menyelesaikan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pengampunan Pajak atau Tax Amnesty.
Sekretaris Kabinet (Seskab) Pramono Anung seusai rapat konsultasi kepada wartawan mengatakan, Pemerintah dan DPR memandang bahwa penyelesaian RUU Tax Amnesty ini menjadi penting bagi ekonomi Indonesia, bagi pemerintahan terutama saat ekonomi dunia sedang mengalami perlambatan.
Ia menyebutkan, pemerintah memerlukan capital in flow (arus modal masuk) untuk pembangunan infrastruktur dan juga untuk meningkatkan daya saing ekonomi.
Kepada pimpinan DPR, menurut Pramono, Presiden Jokowi menyampaikan bahwa pemerintah telah memiliki data yang sangat lengkap, by name, by passport mengenai nama nama yang ada. Karena itu, dengan RUU Tax Amnesty ini diharapkan betul-betul adanya capital in flow, yang istilah Presiden adalah berbondong – bondong.
“Kalau capital in flow bisa segera masuk maka harapannya adalah ini akan bisa menaikkan devisa kita, kita bisa melakukan rekonsiliasi pajak, dan juga sekaligus dana itu akan digunakan sebagai bagian dari dana dalam negeri yang akan digunakan untuk investasi di dalam negeri,” terang Pramono.
Jangan Dimanfaatkan
Ditambahkan Seskab Pramono Anung, Presiden Jokowi juga memberikan pesan agar dalam penyelesaian RUU Tax Amnesty ini jangan dimanfaatkan orang – orang ataupun kelompok atau golongan yang, wajib pajak (WP) nakal. “Sekaligus beliau berharap bahwa RUU Tax Amnesty ini bisa diselesaikan secepatnya,” ujarnya.
Rapat Konsultasi Pemerintah dan pimpinan DPR itu dihadiri oleh Ketua DPR Ade Komarudin, didampingi Wakil Ketua DPR Fadli Zon dan Taufik Kurniawan, serta sejumlah pimpinan fraksi dan komisi DPR. Sementara dari pemerintah tampak hadir Menko Perekonomian Darmin Nasution, Mensesneg Pratikno, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Menteri Hukum dan HAM Yasonna H. Laoly, dan Wakil Menkeu Mardiasmo. (setkab)
