KOTA MALANG – Penurunan proyeksi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terutama di sektor pajak dan retribusi daerah mendapatkan sorotan dari Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kota Malang.

Sorotan disampaikan dalam sidang paripurna tentang Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021, Kamis (23/9/2021).

“Tentunya harus bisa dijadikan pelajaran, dasar, sekaligus menjadi peringatan pada Dispenda, Dishub serta OPD lintas sektoral terkait,” ungkap Juru Bicara Fraksi PDI Perjuangan Iwan Mahendra.

Dia menekankan penurunan PAD dari sektor pajak yang telah berlangsung selama beberapa periode ini harus menjadi perhatian khusus Pemkot Malang. Sektor pajak, membutuhkan sebuah upaya reformasi untuk menjangkau semua elemen berprofit dapat terdeteksi dan terjangkau.

“Melakukan tracking aset personal dan komunal yang sifatnya progresif maupun berbasis perusahaan. Serta, terus melakukan sistem pembaharuan data objek dan subjek Pajak atau Retribusi,” ungkapnya.

Selain itu, terjadinya penurunan target PAD juga mempengaruhi penggunaan anggaran belanja dalam mendanai program kerja pemerintah. Sehingga dia meminta Pemkot Malang untuk menentukan program yang menjadi prioritas untuk dijalankan.

Program refocusing, lanjut dia, juga harus mulai dilaksanakan oleh Pemkot Malang. Secara khusus, dia mendorong adanya recovery bidang pembangunan mental masyarakat Kota Malang secara preventif dan ramah.

“Tidak menakut-nakuti masyarakat bisa dilakukan untuk tetap menjalankan protokol kesehatan. Sehingga ‘Kenormalan Baru’ bisa menjadi kultur baru dalam menjaga kesehatan masyarakat pasca ledakan pandemi,” pungkas Wakil Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Malang tersebut.

Senada dengan yang disampaikan Iwan Mahendra, Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kota Malang Eko Herdiyanto menambahkan, program recovery pada bidang usaha, baik usaha besar maupun usaha kecil dan menengah yang membutuhkan kebijakan khusus serta pendampingan Pemkot.

“Membutuhkan kebijakan khusus dan pendampingan dari pemangku kebijakan. Karena pandemi, penerapan PSBB hingga PPKM telah membuat UMKM di kota Malang banyak yang gulung tikar,” jelas Eko Herdiyanto.

Restrukturisasi dan reformasi kebijakan pemulihan ekonomi Kota Malang, jelas Eko, juga wajib dipersiapkan. Terutama sektor industri yang terpaksa melakukan PHK akibat income perusahaan yang menurun.

“Sehingga dibutuhkan mediasi, hearing hingga duduk bersama melakukan desain program kolektif berbasis win win solution,” tandasnya. (ace/hs)