BATU – DPRD Kota Batu menerima mahasiswa yang terhimpun dalam Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Malang untuk beraudiensi ke DPRD setempat terkait 8 tuntutan nasional, Senin (15/9/2025).

Dalam audiensi itu, para mahasiswa membeber 8 poin tuntutan nasional. Yakni: evaluasi dan reformasi institusi DPR, reformasi institusi Polri, pencopotan anggota DPR yang dianggap tidak beretika, audit independen keuangan legislatif, pengusutan pelanggaran HAM oleh aparat, efisiensi gaji dan tunjangan DPR/DPRD, desakan pengesahan RUU Perampasan Aset, serta pengusutan kematian ojol dan demonstran saat aksi unjuk rasa.

Menanggapi hal itu, anggota Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kota Batu, Khamim Tohari mengatakan, pihaknya siap menindaklanjuti dan mengawal aspirasi para mahasiswa tersebut. Menurutnya, DPRD akan mem-follow up tuntutan itu ke pemerintah pusat.

Dia juga menyampaikan apresiasi atas langkah kritis HMI Cabang Malang yang ditempuh dengan cara tertib dan demoktatis tanpa menimbulkan gangguan terhadap masyarakat maupun lingkungan sekitar.

“Kami mengapresiasi penuh. Kami berjanji aspirasi ini akan kami perjuangkan atas nama lembaga DPRD Kota Batu. Hari ini kami komunikasi dulu dengan ketua, kemudian akan diteruskan hingga DPRD Provinsi, DPR RI, sampai ke Mendagri,” kata Khamim.

Dia mengatakan, apa yang dilakukan mahasiswa adalah sebagai bentuk kontrol mahasiswa terhadap jalannya pemerintahan yang berlandaskan sistem demokrasi.

“Saya yakin mereka punya niat baik untuk aspirasi sebagai fungsi kontrol. Aspirasi ini akan kami sampaikan secara berjenjang ke DPRD Provinsi, DPR RI, hingga ke pemerintah pusat,” ujarnya. (ull/pr)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS