Wisata konservasi perlu regulasi kuat. DPR RI melalui Novita Hardini menyoroti Taman Safari sebagai potensi besar penggerak ekonomi daerah dan PAD.

JAKARTA — Anggota Komisi VII DPR RI Novita Hardini mengatakan, wisata konservasi membutuhkan penguatan regulasi dan standarisasi nasional agar mampu bersaing di tingkat global. Hal itu dia tegaskan saat kunjungan spesifik Komisi VII ke Taman Safari Indonesia Bogor, Senin (13/4/2026).

Novita menyebut, Taman Safari Indonesia sebagai destinasi wisata konservasi kebanggaan nasional masih menghadapi tantangan struktural, terutama belum sinkronnya kebijakan antara pemerintah pusat, provinsi, dan daerah.

Ketidakharmonisan regulasi tersebut berdampak pada daya saing industri pariwisata, khususnya dalam aspek perpajakan dan insentif usaha.

“Taman Safari sudah menjadi destinasi wisata kebanggaan Indonesia. Dari sisi kualitas maupun keberagaman satwa, kita bahkan masih unggul dibanding negara tetangga,” ujarnya.

Anggota Fraksi PDI Perjuangan ini menambahkan, keberadaan Taman Safari di Bogor, Jawa Timur, dan Bali memiliki potensi besar sebagai penggerak ekonomi daerah sekaligus ikon wisata konservasi Indonesia.

Namun, menurutnya, negara perlu hadir melalui kebijakan konkret, termasuk dukungan fiskal seperti insentif pajak agar sektor wisata konservasi mampu bersaing secara global.

Selain regulasi, Novita juga menyoroti pentingnya peran sosial perusahaan wisata. Ia menilai kontribusi tidak cukup hanya melalui bantuan sosial atau program beasiswa, tetapi perlu diperluas.

Taman Safari, kata dia, didorong menjadi mentor bagi pengembangan desa wisata dan destinasi lokal yang memiliki potensi, namun masih terbatas dalam akses kolaborasi.

Integrasi paket wisata antara Taman Safari dan destinasi daerah dinilai dapat meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) serta mendorong pemerataan ekonomi masyarakat sekitar kawasan wisata.

Dalam kesempatan tersebut, Novita juga menekankan pentingnya standarisasi operasional di seluruh cabang Taman Safari, termasuk di Bogor, Bali, dan Prigen, Jawa Timur.

Standar layanan, pengelolaan, hingga sistem kesehatan satwa perlu diperkuat agar sejalan dengan prinsip konservasi modern.

“Satwa juga membutuhkan perlindungan regulasi yang jelas, termasuk standar pelayanan medis. Saat ini negara belum sepenuhnya hadir mengatur aspek tersebut,” tegasnya.

Ia mengapresiasi komitmen pengelola Taman Safari dalam menjaga kesehatan satwa, namun menegaskan perlunya regulasi nasional agar perlindungan satwa berlaku merata di seluruh Indonesia.

Komisi VII DPR RI, lanjutnya, akan terus mendorong kebijakan strategis agar wisata konservasi mampu menjadi motor pertumbuhan ekonomi daerah sekaligus memperkuat citra Indonesia sebagai destinasi wisata kelas dunia.

“Kami ingin Taman Safari bukan hanya menjadi destinasi wisata, tetapi juga daya ungkit ekonomi masyarakat dan simbol keberhasilan konservasi Indonesia,” pungkasnya. (aris/pr)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS