MAGETAN – Anggota Fraksi PDI Perjuangan DPRD Provinsi Jawa Timur Diana Amaliyah Verawatiningsih mengecam insiden pembakaran bendera Partai yang terjadi dalam aksi massa terkait RUU Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP) di depan Gedung DPR RI, Rabu (24/6/2020).

Wakil rakyat yang akrab disapa Diana Sasa ini pun sangat menyayangkan indisen tersebut, karena tidak seharusnya hal itu terjadi di masa pandemi Covid-19 seperti saat ini. Sebab, aksi massa yang menimbulkan kerumunan banyak orang itu tentu mengandung banyak risiko yang tidak kecil.

“Tentu saja terdapat rasa marah pada diri kami, karena kami adalah partai yang punya harga diri dan kami punya massa di akar rumput yang mereka juga akan merasa marah ketia simbol kebanggaan kami dinistakan seperti itu,” kata Sasa, dalam keterangannya, Jumat (26/6/2020).

Tapi, sebagai kader Partai yang terlatih untuk satu komando di bawah Ketua Umum (Ketum) PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri, dirinya tidak akan terprovokasi dengan kejadian itu.

“Kami akan menunggu instruksi dari Ketua Umum mengenai apa saja yang akan dilakukan untuk merespon hal tersebut,” ujarnya.

Yang jelas, tambah Diana, PDIP akan menempuh jalur hukum, karena apa yang dilakukan itu sangatlah jelas melanggar hukum, dan Indonesia merupakan negara hukum.

“Kami yang di daerah juga bersiap – siap untuk melakukan pelaporan kepada pihak berwajib terkait insiden tersebut,” ujarnya.

Anggota DPRD kelahiran Pacitan ini pun mengajak sesama kader PDI Perjuangan, agar tetap tenang. Dan yang paling penting, imbuhnya, kader PDIP harus tetap fokus untuk penanganan wabah Covid-19.

“Karena ini merupakan fokus yang terpenting dari pemerintahan Jokowi dan seluruh jajarannya. Persoalan kita diprovokasi segala macam dengan isu–isu, kita terima. Namun apabila berkepanjangan dan itu menyinggung akan kita tunggu instruksi dari ketua umum seperti apa,” jelas dia.

Mengenai RUU HIP, anggota Komisi A DPRD Jatim ini minta semua masyarakat bersabar, karena ini semua masih rancangan, masih dalam pembahasan yang artinya masih sangat mungkin dilakukan koreksi.

“PDI Perjuangan mendengarkan semua aspirasi dan suasana kebatinan masyarakat Indoneisa, karena itu PDI Perjuangan mengedepankan musyawarah untuk mencapai kemufakatan sebelum RUU HIP itu disahkan, disetujui atau tidak semua masih dalam proses. Maka mari kita mengedepankan musyawarah mufakat, silakan kalau ada masukan nanti kita semua terbuka untuk masukan tersebut,” tuturnya. (goek)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS