Senin
27 Oktober 2025 | 4 : 59

Tak Kantongi Syarat PPKM, Inda Raya: 8 Kendaraan Kami Minta Putar Balik

pdip-jatim-inda-pos-penyekatan-02

KOTA MADIUN – Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat di Kota Madiun terus dioptimalkan. Kali ini, giliran sektor industrial yang menjadi sasaran peninjauan, Kamis (8/7/2021).

Wakil Wali Kota Madiun Inda Raya Ayu Miko Saputri menyebut sektor industrial dan perbankan cukup baik dalam menerapkan aturan PPKM Darurat ini.

“Secara umum sudah baik. Sudah menerapkan 50 persen WFH. Bahkan, tadi juga ada yang menerapkan sampai 75 persen WFH,“ kata Inda Raya, kemarin.

Instruksi Mendagri terkait PPKM Darurat tersebut memang telah disempurnakan. Sejumlah poin diubah, termasuk aturan WFH untuk perkantoran. Perubahan Inmendagri tersebut baru diterima, Kamis pagi.

Forkopimda Madiun merespon cepat perubahan aturan tersebut dengan meninjau penerapannya di lapangan. Wawali menyebut hasilnya cukup seperti yang diharapkan.

“Kami juga meninjau sektor perbankan, secara umum hampir sama, tetapi tadi kami temukan beberapa karyawan magang dan langsung kita minta pulang karena memang tidak menangangi sesuatu yang krusial di kantor,“ jelasnya.

Kendati secara keseluruhan telah baik, bukan berarti tidak ditemukan kekurangan. Politisi PDI Perjuangan ini menyebut, sirkulasi udara sejumlah perkantoran tersebut masih kurang baik.

Sebab, ruangan memang didesain ber-AC karenanya minim ventilasi. AC dinilai menjadi salah satu media penyebaran virus. Tak heran, jika lebih baik mengurangi penggunaan AC.

“Untuk evaluasinya rata-rata memang terkait sirkulasi udara. Terkait AC ruangan, kami sarankan untuk dihidupkan satu jam sekali agar tidak pengap. Karena ruangan memang tidak ada jendela sama sekali,“ terangnya.

Tak hanya itu, rombongan juga meninjau pos penyekatan. Wawali menyebut setidaknya terdapat delapan kendaraan yang terpaksa diputar balik.

Sebab, tidak mengantongi kelengkapan surat-surat seperti yang disyaratkan dalam PPKM Darurat. Selain itu, pengendara juga tidak memiliki urusan yang kritikal.

“Kami juga meninjau pos penyekatan. Ada sekitar delapan kendaraan yang kami putar balik. Sesuai arahan bapak Menko, mobilisasi juga harus ditekan,“ pungkasnya. (ant/pr)

Tag

Baca Juga

Artikel Terkini

LEGISLATIF

Roadshow Sosialisasikan Ideologi Pancasila di Blitar, Guntur Dorong Kader Partai Siap Hadapi Tantangan Politik

BLITAR – Anggota Fraksi PDI Perjuangan DPRD Provinsi Jawa Timur, Guntur Wahono, roadshow menggelar Sosialisasi ...
EKSEKUTIF

Dongkrak Kunjungan Wisata, Pemkot Surabaya Siapkan Event Menarik Jelang Tutup Tahun

SURABAYA – Pemerintah Kota (Pemkot) menyiapkan sejumlah event menarik menjelang akhir tahun 2025, yakni Parade ...
LEGISLATIF

Mbak Puti Tekankan Pentingnya Kebijakan Jangka Panjang dalam Perkembangan Kebudayaan

SURABAYA – Anggota Komisi X DPR RI, Puti Guntur Soekarno, menyoroti pengaruh teknologi terhadap perkembangan ...
EKSEKUTIF

Pemkot Surabaya Perketat Pengawasan Hotel dan Apartemen Pasca Pesta Gay

SURABAYA – Pemerintah Kota Surabaya memperketat pengawasan terhadap hotel dan apartemen pasca terungkapnya pesta ...
UMKM

Pekan Pasar Rakyat Magetan 2025 Dibuka, Seberapa Untung UMKM?

MAGETAN – Wakil Ketua 1 DPRD Magetan, Suyatno dan Ketua Komisi B Rita Haryati menghadiri pembukaan Pekan Pasar ...
LEGISLATIF

Guntur Wahono Sosialisasikan Penguatan Ideologi Pancasila pada Masyarakat Kaki Gunung Kelud

Anggota Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jatim, Guntur Wahono kembali menggelar sosialisasi penguatan ideologi Pancasila ...