BLITAR – Anggota Komisi 4 DPRD Kabupaten Blitar, Suratun Nasikhah, menghadiri Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tingkat kecamatan yang digelar di Kecamatan Gandusari pada Kamis (20/2/2025).

Untuk diketahui, Musrenbang kecamatan adalah forum musyawarah tahunan para pemangku kepentingan/stakeholders di tingkat kecamatan.

Forum ini untuk mendapatkan masukan mengenai kegiatan prioritas pembangunan di wilayah kecamatan terkait yang didasarkan pada masukan dari hasil Musrenbang Desa, serta menyepakati rencana kegiatan lintas desa di kecamatan yang bersangkutan.

Dalam forum ini, berbagai usulan masyarakat dibahas sebagai dasar penyusunan rencana pembangunan daerah tahun 2026.

Salah satu isu yang menjadi perhatian utama dalam Musrenbang kali ini adalah persoalan pelayanan BPJS Kesehatan.

Suratun Nasikhah menjelaskan bahwa terdapat beberapa penyakit yang tidak dapat ditanggung oleh BPJS. Selain itu juga ditemukan kesalahan rujukan yang menyebabkan pasien harus menjalani rujukan balik dari rumah sakit ke puskesmas.

“Banyak pasien yang langsung dibawa ke UGD RSUD, padahal penyakitnya bisa ditangani di puskesmas. Hal ini perlu menjadi perhatian agar sistem rujukan berjalan lebih baik,” ungkap Suratun Nasikhah di Blitar, Jumat (21/2/2025).

Selain itu, penanganan stunting juga menjadi prioritas dalam pembahasan Musrenbang. Pihaknya menekankan bahwa program penurunan angka stunting harus memiliki target yang jelas setiap tahunnya.

“Kita harus memastikan bahwa setiap tahun ada penurunan angka stunting yang signifikan. Ini bukan hanya tugas pemerintah, tetapi juga tanggung jawab bersama,” kata Wakil Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Blitar ini.

Lebih lanjut, dalam forum tersebut, Suratun Nasikhah juga mengingatkan bahwa setiap desa harus memiliki arah kebijakan yang jelas terkait pengembangannya.

Dia menyarankan agar desa menentukan fokus utama apakah ingin dikembangkan sebagai desa wisata, sentra UMKM, atau desa mandiri.

“Desa harus punya identitas yang jelas. Perencanaan dan pelaksanaan harus berjalan selaras agar pembangunan desa benar-benar berdampak bagi masyarakat,” tegasnya.

Adapun sejumlah usulan lain yang disampaikan masyarakat dalam Musrenbang itu, sebut dia, antara lain soal perbaikan infrastruktur jalan dan jembatan.

Menanggapi hal tersebut, Suratun Nasikhah menyampaikan bahwa anggaran untuk perbaikan beberapa ruas jalan dan jembatan di Kecamatan Gandusari sudah masuk dalam rencana tahun 2025 dan akan direalisasikan sesuai dengan proses yang telah ditetapkan.

“Kami sudah menganggarkan beberapa ruas jalan dan jembatan untuk perbaikan tahun depan. Tinggal menunggu proses pelaksanaannya,” jelas perempuan yang juga anggota Banggar DPRD Kabupaten Blitar tersebut.

Sebagai informasi, dalam kegiatan ini hadir Komisi 4 DPRD, unsur Muspika ( Koramil/ Polsek), Kepala Desa/Lurah, Puskesmas, tokoh masyarakat, tokoh perempuan, serta perwakilan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait.

Sesuai jadwal Musrenbang tingkat kecamatan tahun 2025, Komisi 4 DPRD menghadiri Musrenbang Kecamatan Gandusari, Garum, Talun dan Selopuro. Kegiatan itu dilaksanakan pada 19-25 Februari 2025.

Tentunya kegiatan ini menjadi wadah bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi dan berpartisipasi dalam menentukan arah pembangunan daerah. (arif/pr)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS