SURABAYA – Kinerja Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya dalam berbagai program kesejahteraan sosial dan ekonomi masyarakat mendapat apresiasi pemerintah pusat.

Sebagai apresiasi atas kinerja positif tersebut, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengucurkan insentif fiskal sebesar Rp 19 miliar kepada Pemkot Surabaya.

Insentif fiskal itu tertuang dalam Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor 353 Tahun 2024 yang diteken Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani pada Minggu (1/9/2024).

Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi berterima kasih atas insentif itu. Menurutnya, insentif ini menunjukkan dua hal.

Pertama, upaya Pemkot Surabaya terkait kesejahteraan sosial dan ekonomi masyarakat berada pada jalur yang benar, meski tentu belum sepenuhnya sempurna.

“Beberapa evaluasi pasti kami lakukan sehingga program terkait kesejahteraan masyarakat bisa semakin optimal,” ujar Eri dalam siaran persnya kepada media, Jumat (6/9/2024).

Kedua, pola relasi atau hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah semakin sehat. Pemerintah pusat rutin memberi insentif pada daerah-daerah yang memiliki kinerja terukur.

Hal itu pun memacu daerah untuk menjalankan program dengan baik sehingga dampaknya dirasakan masyarakat.

Eri menjelaskan, insentif fiskal berbasis kinerja menumbuhkan budaya inovasi dan mengakselerasi pelayanan publik lebih baik lagi di daerah-daerah.

“Kami mengapresiasi langkah pemerintah pusat dalam menstimulus pemerintah daerah untuk bekerja lebih berdampak bagi masyarakat,” ujar politisi PDI Perjuangan yang juga Ketua Umum Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi) itu.

Eri merinci, insentif fiskal yang diterima terdiri atas insentif untuk kinerja penghapusan kemiskinan ekstrem senilai Rp 7,17 miliar, kinerja percepatan penurunan stunting senilai Rp 6,49 miliar, dan kinerja percepatan belanja daerah senilai Rp 5,36 miliar.

Terkait kemiskinan ekstrem, tambahnya, Pemkot Surabaya berhasil menurunkan kemiskinan ekstrem dari level 1,2 persen pada 2021, menjadi 0,8 persen pada 2022, dan 0,42 persen pada 2024.

Berbagai langkah telah dijalankan untuk mengakselerasi penurunan kemiskinan ekstrem. Salah satunya adalah program padat karya, seperti bedah ribuan rumah. Program ini juga melibatkan warga kurang mampu di sekitar rumah yang dibedah sebagai pekerja.

Langkah lain adalah pelibatan warga miskin sebagai pekerja di kelompok-kelompok produksi paving yang produknya digunakan untuk membangun kampung-kampung.

Ada pula pemanfaatan aset-aset pemerintah sebagai Rumah Padat Karya untuk beragam usaha, di antaranya usaha cuci mobil, binatu, jahit, dan kafe.

“Terdapat 133 titik Rumah Padat Karya di Surabaya. Kami juga manfaatkan aset Pemkot Surabaya sebagai lokasi budi daya perikanan dan beragam model urban farming yang memberdayakan warga kurang mampu di sekitarnya,” jelas Eri.

Terkait stunting, Pemkot Surabaya juga sukses menekan angka stunting pada level 1,6 persen. Angka ini merupakan angka terendah se-Indonesia. Eri menargetkan, prevalensi stunting bisa mencapai 0 persen pada 2024.

Menurutnya, penanganan stunting menjadi kunci untuk menyiapkan generasi terbaik di masa depan, terutama agar momentum Indonesia Emas 2045 tidak terlewatkan. Terlebih, Indonesia diproyeksi menjadi negara dengan perekonomian terbesar keempat di dunia pada 2045.

“Sumber daya manusia (SDM) Indonesia harus benar-benar siap. Kami berharap, SDM-SDM Surabaya juga bisa memberi warna yang luar biasa bagi pencapaian Indonesia Emas 2045,” tambah Eri.

Pada kesempatan itu, Eri juga mengatakan bahwa pihaknya terus menggeber percepatan belanja daerah. Sebab, anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) menjadi salah satu instrumen vital dalam menggerakkan perekonomian.

Hal tersebut berimbas pada penciptaan lapangan kerja dan pengentasan kemiskinan. Terlebih, Pemkot Surabaya telah mengalokasikan sebagian besar APBD untuk produk dalam negeri serta sektor usaha mikro kecil dan menengah (UMKM).

Pengalokasian tersebut diharapkan dapat memberi dampak pengganda (multiplier effect) kepada pelaku ekonomi lokal. Terbukti, pertumbuhan ekonomi Surabaya mencapai 5,7 persen per 2023. Angka ini berada di atas pertumbuhan rata-rata Jawa Timur dan nasional.

Kemudian, tingkat pengangguran terbuka juga terus menurun dari 9,68 persen pada 2021 menjadi 6,76 pada 2023.

“Kami terus optimalkan belanja APBD sebagai instrumen fiskal untuk mengungkit perekonomian. Semakin cepat belanja daerah disalurkan, semakin cepat pula perekonomian bergerak. Namun, aspek kecepatan ini tidak akan mengabaikan tata kelola pemerintahan yang baik, yang tetap prudent dan taat aturan,” pungkasnya. (nia/pr)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS