JAKARTA – Presiden Joko Widodo mengatakan, ketimbang membakar Rp 800 triliun uang subsidi bahan bakar minyak (BBM) setiap tahun, akan lebih baik digunakan untuk hal-hal produktif dan terarah. Seperti untuk membangun infrastruktur yang dapat mempercepat realisasi swasembada pangan.

“Kalau dibuat waduk yang harganya Rp 400-500 miliar, bisa jadi 1.400 waduk,” kata Presiden Jokowi di depan peserta Program Pendidikan Reguler Angkatan ke-51 dan ke-52 Lemhanas 2014 di Istana Negara, Jakarta, Selasa (18/11/2014).

Dia mengaku heran selama ini Indonesia belum pernah membangun waduk baru lagi. “Membangun waduk memang mahal, tapi sangat produktif karena menghasilkan keuntungan bagi rakyat,” tegasnya.

Anggaran untuk subsidi BBM, papar Jokowi, seharusnya bisa dialihkan ke sektor produktif lain yang lebih pro-rakyat. Seperti membeli mesin kapal dan mesin pendingin bagi nelayan, subsidi pupuk dan benih bagi petani, serta suntikan modal bagi pelaku industri rumahan.

Di sektor perikanan, tambaha dia, daripada untuk subsidi BBM, uangnya lebih baik dipakai untuk membeli pendingin (cold storage) untuk nelayan. Sehingga semua saat berangkat ke laut, ikannya bisa dimasukkan.

Untuk sektor usaha mikro di desa, Jokowi berpandangan, perlu diberikan modal kerja yang baik dan terus-menerus. “Gini ratio kita merah, gap sudah 0,413 tahun 2013. Itu bahaya sudah,” ungkapnya.

Sementara itu, di sektor kesehatan harus dibangun sistem untuk subsidi kesehatan. Selama ini subsidi kesehatan tidak diterima langsung oleh yang berhak, melainkan melalui provinsi, kabupaten. camat, lurah, baru kemudian ke RT/RW. Dia menilai sitem itu tidak efisien.

“Kelamaan! Jadi bank saja punya sistem, cash transfer, bisa utuh. Kontrol manajemen mudah. Sistem itu yang ingin kita bangun,” urainya.

Sedang untuk sektor pelabuhan laut dalam, mantan Wali Kota Solo ini menargetkan dapat membangun 24 pelabuhan baru dan diperluas. Jika anggaran mampu untuk membangun sendiri, maka tak perlu menunggu ada investasi.

“Kalau ini cepat, produksi bisa masuk semua. Kapal-kapal kita bisa masuk semua. Tidak harus lewat negara lain. Jadi langsung ke tujuan,” ujar Jokowi.

Untuk sektor transportasi massal, Jokowi beranggapan pembangunannya terlambat sehingga orang lebih memilih untuk membeli sepeda motor. Begitu pula dengan jaringan rel kereta api.

“Fasilitas ini tidak disiapkan pemerintah. Maka dari itu, ini harus dikejar. Transportasi massal harus disediakan,” kata Jokowi. (pri/*)