MALANG – Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Provinsi Jawa Timur, Sri Untari Bisowarno mengatakan, Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat se Jawa-Bali pasti mengimbas sektor perekonomian.

Karena itu, Untari minta Pemerintah Provinsi Jatim menyiapkan skema pemulihan ekonomi pasca PPKM Darurat.

“Harus ada skema pemulihan ekonomi, nantinya para pengusaha diberi kebijakan-kebijakan seperti apa. Kebijakan yang tepat harus dirumuskan agar ekonomi di Jawa Timur pulih dan tidak terdampak PPKM Darurat ini,” kata Untari, Jumat (9/7/2021).

Terkait ini, Untari sebagai pegiat koperasi juga bakal mengumpulkan data dari kalangan pengusaha, baik pengusaha kecil, pegiat koperasi, maupun pengusaha besar, untuk ikut merumuskan kebijakan yang tepat agar ekonomi di provinsi ini cepat pulih pasca PPKM Darurat.

Baca juga: Seperti Surabaya, Kusnadi Dorong Pemkab/Pemkot di Jatim Siapkan RS Darurat

“Karena kita musti bottom up juga. Apakah butuh subsidi, ataukah insentif pajak, kita butuh bicara dulu dengan teman-teman pengusaha,” papar legislator yang juga Sekretaris DPD PDI Perjuangan Jatim ini.

Selain masalah skema pemulihan ekonomi, Untari juga menyampaikan poin-poin penting sebagai evaluasi pemberlakuan PPKM Darurat di Jawa Timur.

Di antaranya, beber dia, aturan tentang PPKM harus bisa tersampaikan kepada masayarakat dengan baik dengan melakukan sosialisasi aturan PPKM. Menurutnya masih banyak masyarakat yang masih belum aware dengan bahaya dari Covid-19 dan cenderung meremehkan.

“Seharusnya seperti yang disampaikan oleh Gubernur, di daerah-daerah yang masuk zona merah, masyarakatnya harus betul-betul aware,” ujarnya.

Terkait ini, Untari menyebut pelibatan perangkat pemerintahan di level bawah seperti RT dan RW, akan lebih efektif untuk memberi pemahaman kepada masyarakat tentang bahaya dan dampak yang ditimbulkan Covid-19 ini.

Poin berikutnya, soal pemadaman lampu penerangan jalan umum (PJU) yang sudah dilakukan beberapa daerah di Jawa Timur. Untari menilai hal itu sebagai langkah efektif untuk mengurangi mobilitas masyarakat di malam hari.

“Pemadaman lampu PJU di Malang Raya dan beberapa kota besar di Jatim saya kira itu cukup baik dan efektif untuk mengurangi mobilitas orang di malam hari,” paparnya.

Untari juga menyebut, dihidupkannya kembali kampung tangguh di setiap desa atau kelurahan di Jawa Timur, akan bisa lebih mempermudah mengetahui masyarakat yang sedang melakukan isolasi mandiri di rumahnya masing-masing. Sehingga pemerintah bisa melakukan pengecekan dan memberikan bantuan.

“Sehingga masyarakat yang melakukan isolasi mandiri dapat dilaporkan kepada RT, sehingga pemerintah bisa mendropping bantuan berupa sembako lewat RT-RW. Sementara masyarakat bergotong royong membantu sayur, memasakkan dan sebagainya. Artinya ada kolaborasi antara pemerintah dengan masyarakat,” jelas Untari.

Terakhir, dia mendorong Pemprov Jatim mempercepat proses vaksinasi Covid, Menurutnya upaya paling dasar yang harus ditargetkan Pemprov Jatim adalah mencapai angka 40-60 persen untuk bisa ke arah herd Immunity.

“Kalau vaksinasi sudah mencapai 40 bahkan 60 persen dari total masyarakat Jawa Timur, akan bisa mencapai herd immunity. Maka konsep hidup kita adalah berdamai dengan Covid. Artinya memang covid tidak bisa kita berantas, tapi kita yang harus berdamai hidup dengan Covid ini,” pungkasnya. (arul)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS