TULUNGAGUNG – Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Arteria Dahlan berharap, pada tahun 2030 mendatang, Indonesia sudah mampu mencetak generasi-generasi berkualitas.

Sebab, pemerintah saat ini sudah berupaya mengeluarkan program-program untuk memberikan edukasi dan pemahaman tentang bagaimana pencegahan stunting. Salah satunya melalui program pola pengasuhan 1000 hari pertama kehidupan (HPK).

“Pemerintah telah mencanangkan bahwa tahun 2025 tidak ada lagi anak lahir stunting. Untuk itu diharapkan tahun 2030, Indonesia bisa menjadikan genarasi-generasinya berkualitas,” kata Arteria.

Hal itu dia sampaikan dalam sosialisasi KIE (Komunikasi Informasi dan Edukasi) Bangga Kencana dan Percepatan Penurunan Stunting, di Desa Karangrejo, Kecamatan Boyolangu Kabupaten Tulungagung pada Minggu (22/10/2023) malam.

Sosialisasi digelar untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat khususnya tentang penerapan pola pengasuhan 1000 HPK.

Menurut Arteria, persentase angka stunting di wilayah Tulungagung sudah mencapai angka sekitar 14 persen. Sehingga, program edukasi tentang pencegahan stunting harus terus digalakkan.

“Program penurunan angka stunting merupakan program dari pusat dengan tujuan untuk memastikan anak-anak lahir harus dalam kondisi sehat, tidak boleh ada lagi stunting,” ungkapnya.

Arteria menjelaskan, organisasi terkecil di Indonesia semuanya memiliki cita-cita bahwa setiap insan atau anak yang lahir dalam setiap keluarga, tidak boleh kekurangan vitamin.

Untuk mewujudkan cita-cita bersama itu, Arteria berharap, agar masyarakat Indonesia melakukan pernikahan di usia yang ideal yakni di atas 20 tahun untuk wanita dan di atas 25 tahun untuk pria.

Dengan memperhatikan usia pernikahan yang ideal, sebut Arteria, masyarakat akan mempunyai kesadaran tentang kondisi kesehatannya, kondisi mental dan kesiapan melangsungkan pernikahan serta kesiapannya untuk hamil.

Sekadar informasi, kegiatan Sosialisasi KIE Bangga Kencana dan Percepatan Penurunan Stunting di Kabupaten Tulungagung itu menghadirkan para pemateri dari petugas instasi terkait.

Di antaranya Direktur Advokasi dan Hubungan Antar Lembaga BKKBN Pusat, Wahidah PS, Ketua Tim Kerja Sama Kependudukan, Toma Afriandi, serta Kepala Dinas KBPPPA Kabupaten Tulungagung, Suparni.

Turut hadir di acara tersebut, Ketua Komisi B DPRD Kabupaten Tulungagung, Susilowati dan anggota Komisi C DPRD Tulungagung, Sumarno. (sin/pr)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS