Surabaya – Anggota Frraksi PDI Perjuangan DPRD Jatim, Agatha Retnosari, menyoroti pernyataan Plt. Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kemendikbud-Ristek, Tjitjik Tjahjandarie, yang menyebut pendidikan tinggi sifatnya tersier dan tidak wajib.

“Kementerian Pendidikan itu lupa bahwa Indonesia adalah negara yang berdasarkan hukum, dan konstitusinya adalah UUD 1945,” ujar Agatha di Surabaya, Jumat (17/5/2024).

Menurut Agatha, pendidikan adalah hak asasi manusia sebagaimana termaktub dalam Pasal 28C UUD 1945. Pasal 28C ayat (1) UUD 1945 berbunyi, “Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia.”

Lalu, pasal 28C ayat (2) UUD 1945 berbunyi, “Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya.”

“Di pasal itu sudah jelas dinyatakan bahwa pendidikan adalah hak asasi manusia. Maka setiap warga negara Indonesia memiliki hak yang sama terhadap akses dan layanan pendidikan seperti yang tercantum dalam pasal 28 itu,” jelasnya.

Selain itu, tambah Agatha, ada juga pasal 31 UUD 1945 yang mengatur tentang hak dan kewajiban warga negara serta pemerintah di bidang pendidikan.

“Kementerian pendidikan tidak bisa hanya mengacu pada pasal 31 terkait dengan pendidikan. Dia juga harus melihat pasal 28 bahwa pendidikan adalah hak asasi manusia,” tuturnya.

“Maka memang pendidikan tingkat tinggi tidak wajib dibiayai oleh negara, namun negara wajib memberikan fasilitas kepada anak bangsa yang ingin melanjutkan kuliah, tetapi terbentur pada urusan biaya,” imbuhnya.

Karena itu, Agatha mendorong pemerintah untuk membuat terobosan dalam mengambil kebijakan, terutama perihal pembiayaan kuliah, seperti program pinjaman biaya kuliah yang sudah berjalan di negara maju.

“Alih-alih membuat terobosan kebijakan yang bisa membantu anak bangsa yang ingin berkuliah, kementerian pendidikan malah mengatakan bahwa itu tersier, tidak wajib. Apa kalau tidak wajib lalu SPPnya boleh mahal?,” ujarnya.

Agatha juga menegaskan, bantuan pendidikan di Indonesia selama ini masih konsep charity, belum pemberdayaan. Sudah saatnya, tambah Agatha, pemerintah membuat terobosan kebijakan agar pendidikan tinggi mudah terjangkau masyarakat.

Seperti diketahui, Plt. Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kemendikbud Ristek, Tjitjik Tjahjandarie, membuat pernyataan bahwa pendidikan di perguruan tinggi adalah tersier dan bukan wajib belajar. (set)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS