​BANYUWANGI – Memasuki bulan April 2026, krisis kemacetan di jalur menuju Pelabuhan Penyeberangan Ketapang, Banyuwangi, belum menunjukkan tanda-tanda mereda. Antrean panjang mengular hingga belasan kilometer, memantik keprihatian anggota Fraksi PDI Perjuangan DPR RI, Sonny T. Danaparamita.

Menurutnya, berbagai upaya yang dilakukan pemerintah, mulai pemetaan titik macet, kebijakan kapal berkapasitas besar, hingga skema Tiba-Bongkar-Berangkat (TBB), belum menyentuh akar persoalan.

​”Sebagai warga asli sekaligus wakil rakyat dari Banyuwangi, saya sangat prihatin. Tiap hari masyarakat menyampaikan keluhannya,” ujar Sonny, pada Rabu (1/4/2026).

“Pemerintah sepertinya kurang serius mencari akar masalah sehingga tidak mendapatkan ketepatan dalam mencari solusi,” imbuhnya.

​Sonny juga mengungkapkan, pembukaan buffer zone maupun penambahan armada tidak akan maksimal, jika kendala utamanya adalah keterbatasan dermaga. Hal ini selaras dengan temuan Gapasdap yang menyebutkan hampir 50% kapal justru “menganggur” atau hanya terapung di laut karena harus mengantre sandar.

Seperti diketahui, kemacetan kronis ini terjadi sejak pertengahan Maret 2026. Pemicunya gelombang mudik dini masyarakat serta lonjakan volume kendaraan menjelang Hari Raya Nyepi.

Sonny juga mengingatkan, jalur Ketapang-Gilimanuk adalah urat nadi pasokan pangan antara Jawa, Bali hingga NTB. Hambatan di jalur ini berdampak fatal pada kerusakan komoditas hortikultura.

Truk sayur dan buah yang terjebak antrean hingga 15 jam menyebabkan komoditas cepat busuk. Petani dan pedagang merugi besar karena hasil bumi tak layak jual

“Saya merasakan kesedihan para pengirim hasil bumi. Mereka rugi dua kali: biaya operasional membengkak, sementara barang dagangan mereka busuk di jalan. Ini juga memicu inflasi harga pangan di daerah tujuan karena stok yang langka,” jelasnya.

Wakil Ketua Umum DPP PA GMNI ini meminta pemerintah berhenti menggunakan solusi reaktif dan mulai melakukan langkah permanen.

Ia mendesak adanya evaluasi menyeluruh terhadap kapasitas dermaga agar armada kapal yang ada bisa beroperasi maksimal tanpa harus mengantre lama di tengah laut.

​”Sekali lagi saya minta pemerintah lebih serius menyelesaikan persoalan tahunan ini. Jangan biarkan distribusi logistik pangan kita terus terganggu. Ketepatan solusi sangat dinanti oleh masyarakat dan pelaku usaha,” tandasnya. (ars/set)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS