BLITAR – Anggota Komisi B DPRD Jawa Timur, Erma Susanti, menyalurkan 60 unit alat bantu bagi penyandang disabilitas di Kabupaten Blitar sebagai upaya memperkuat pemenuhan hak dan aksesibilitas bagi kelompok rentan. Bantuan yang disalurkan bersama Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur itu meliputi kursi roda, kruk, kaki palsu, hingga alat bantu dengar.

Penyaluran bantuan diberikan kepada anggota Persatuan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI) Kabupaten Blitar di UPT PSBR Blitar, Rabu (22/7/2026).

Erma mengatakan, penyediaan alat bantu tersebut merupakan bentuk komitmen Pemerintah Provinsi Jawa Timur bersama DPRD Jatim dalam memastikan penyandang disabilitas memperoleh hak yang sama, khususnya dalam aspek aksesibilitas.

“Pemenuhan hak penyandang disabilitas tidak hanya menyangkut kesehatan dan kesempatan kerja, tetapi juga aksesibilitas. Bantuan ini diharapkan dapat mempermudah mobilitas untuk belajar, bekerja, maupun berinteraksi di tengah masyarakat sehingga kualitas hidup mereka semakin baik,” ujar Erma.

Menurutnya, perhatian terhadap penyandang disabilitas tidak cukup hanya melalui pemberian bantuan alat. Pemerintah juga perlu terus memperkuat program pendidikan, pelatihan, dan pemberdayaan agar penyandang disabilitas memiliki kesempatan yang setara untuk mengembangkan potensi dan hidup mandiri.

Politisi PDI Perjuangan ini turut mengapresiasi peran PPDI Kabupaten Blitar yang dinilai aktif membina anggotanya. Ia juga menyoroti prestasi atlet-atlet disabilitas Kabupaten Blitar yang tergabung dalam National Paralympic Committee (NPC) dan mampu bersaing di tingkat provinsi maupun nasional.

Sementara itu, Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur, Aris Ardiansah, mengungkapkan bahwa Pemerintah Provinsi Jawa Timur bersama DPRD Jatim saat ini tengah membahas Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perlindungan Penyandang Disabilitas.

Menurut Aris, regulasi tersebut diharapkan menjadi dasar hukum yang lebih kuat dalam menjamin perlindungan hak sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan bagi penyandang disabilitas di Jawa Timur.

“Raperda ini merupakan inisiatif DPRD Jawa Timur dan diharapkan segera disahkan agar menjadi dasar dalam menghadirkan perlindungan serta pelayanan yang lebih maksimal bagi penyandang disabilitas,” katanya.

Sebagai bagian dari fungsi pengawasan dan penganggaran DPRD, Erma menegaskan dukungan terhadap penyandang disabilitas harus diwujudkan melalui kebijakan yang berkelanjutan. Tidak hanya menyediakan bantuan alat mobilitas, tetapi juga memastikan setiap program pemerintah mampu memperluas akses layanan, memperkuat kesetaraan, dan mendorong terwujudnya masyarakat yang inklusif. (arif/pr)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS