Kamis
20 November 2025 | 12 : 54

Soal Insentif bagi Petugas Kebersihan di Perkampungan, Anas Karno Siap Perjuangkan Usulan Warga

pdip-jatim-231208-akar-sambung-roso

SURABAYA – Anggota Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kota Surabaya Anas Karno mengatakan, kesejahteraan petugas kebersihan yang mengambil sampah rumah-rumah di lingkungan perkampungan mulai RT hingga RW perlu mendapat sentuhan dari pemerintah.

“Perhatian terhadap petugas kebersihan sampah akan mempertegas Surabaya sebagai kota Adipura. Karena petugas kebersihan sampah ini, salah satu ujung tombak penjaga kebersihan kota, dan pemukiman warganya,” kata Anas Karno dalam acara Sambung Roso dengan masyarakat Panjang Jiwo, Kecamatan Tenggilis Mejoyo, pada Kamis (8/12/2023) malam.

Anas menambahkan, insentif terhadap petugas kebersihan sampah merupakan bentuk apresiasi terhadap jasa-jasa mereka. Tugas mereka berat, apalagi saat musim hujan seperti sekarang ini.

“Kita akan perjuangkan supaya aspirasi warga terwujud, lewat formulasi yang tepat. Sehingga petugas kebersihan sampah mendapatkan insentif layaknya pelayan-pelayan sosial masyarakat lainnya. Seperti ketua RT, ketua RW, Modin dan KSH,” ujarnya.

Aspirasi warga itu diungkapan Ketua RW 04 Kelurahan Panjang Jiwo Kecamatan Tenggilis Didik. Dia mengaku prihatin, dengan taraf hidup petugas kebersihan yang kebanyakan berasal dari keluarga yang tidak mampu.

“Honor petugas kebersihan sampah di tempat kami Rp. 1 juta. Itupun masih dipotong ongkos menaikkan sampah ke depo Rp 35 ribu. Sebulan mereka narik sampah 15 kali. Jadi kalau hitung upah mereka tinggal Rp 500an ribu,” keluh Didik saat mengikuti kegiatan Sambung Roso bersama Anas Karno.

Di hadapan Anas, Didik menjelaskan, di RW 04 memiliki 5 petugas kebersihan sampah yang melayani 5 RT, dengan jumlah keluarga masing-masing RT sebanyak 250-an.

“Kita sebenarnya tidak tega dengan honor sebesar itu. Tapi untuk menaikkan juga berat bagi warga. Karena iuran kampung dari warga juga dipakai untuk keperluan lain. Seperti bayar listrik PJU, keamanan, perawatan makam dan lain-lain,” ujarnya.

Didik berharap petugas kebersihan juga mendapatkan insentif dari pemerintah kota, seperti ketua RT, ketua RW, KSH, modin dan marbot.

“Karena kita sampaikan persoalan ini ke Pak Anas, supaya bisa disampaikan aspirasi kami dan menjadi atensi,” ujarnya. (dhani/pr)

Tag

Baca Juga

Artikel Terkini

KRONIK

Putusan MK Wajibkan Perempuan di AKD, Sri Rahayu: Langkah Besar Memperkuat Demokrasi

BLITAR – Wakil Sekretaris Jenderal Bidang Kerakyatan DPP PDI Perjuangan, Sri Rahayu, menyambut positif putusan ...
LEGISLATIF

Anton Kusumo Tampung Aspirasi Warga Kartoharjo, Masalah Lingkungan Jadi Fokus Utama

MADIUN — Anggota Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kota Madiun, Anton Kusumo, mengadakan reses di Jalan Sendang Barat, RT ...
EKSEKUTIF

Bupati Sanusi Bakal Wajibkan Seluruh Perangkat Daerah Gunakan Hotel di Kabupaten Malang

MALANG – Bupati HM Sanusi berencana menerbitkan surat edaran (SE) terkait dengan kewajiban setiap perangkat daerah ...
LEGISLATIF

Gelar Pelatihan Barbershop, Erma Susanti Dorong Milenial dan Gen Z Masuk Sektor Industri Kreatif

BLITAR – Anggota Komisi B DPRD Provinsi Jawa Timur, Erma Susanti, mendorong generasi milenial dan Gen Z masuk ke ...
LEGISLATIF

DPRD Dukung Pemkot Inventarisasi Warga ber-KTP Surabaya yang Berkeahlian di Bidang Teknik Sipil

SURABAYA – Ketua Komisi C DPRD Surabaya, Eri Irawan, mendukung kebijakan pemerintah kota (Pemkot) menginventarisasi ...
KABAR CABANG

PDI Perjuangan Blitar Dorong Perempuan Jadi Kekuatan Politik dan Penopang Kualitas Bangsa

BLITAR – DPC PDI Perjuangan Kabupaten Blitar menggelar seminar pendidikan politik bagi kader perempuan, di gedung ...