JAKARTA – Ketua DPR RI Puan Maharani menilai pelaksanaan Pilkada langsung memang masih banyak yang perlu evaluasi. Namun Puan menekankan pentingnya melihat urgensi dan mengkaji secara mendalam.

“Kita lihat dulu urgensinya, apa yang disampaikan Pak Mendagri itu. Karena apapun kita itu sudah melakukan pemilihan langsung beberapa kali. Dan memang banyak hal yang perlu dievaluasi. Kemudian ada urgensi tertentu itu komisi II dan mengkaji hal itu secara hati-hati,” kata Puan di Kompleks Parlemen DPR RI, Senin (11/11/2019).

Sebelumnya Mendagri Tito Karnavian ingin pelaksanaan Pilkada langsung dievaluasi. Sebab dalam pelaksanaan pilkada langsung dinilai ada banyak dampak negatif, di antaranya politik uang dan kasus korupsi.

Puan mengingatkan jangan sampai nantinya justru apa yang dilakukan tersebut membawa kemunduran sistem pemilihan umum di Indonesia. “Jangan sampai kita mundur ke belakang,” ucap Ketua DPP PDI Perjuangan ini.

Puan menambahkan, Indonesia terdiri dari banyak kabupaten-kota dan setiap wilayah memiliki tingkat keberhasilan yang berbeda dalam pemilihan kepala daerahnya masing-masing. Sehingga evaluasi itu harus dilakukan secara mendetail.

“Kita kan negara besar, 500 lebih kabupaten/kota dengan 34 provinsi, kita liatnya case by case, dalam artian tak bisa secara menyeluruh, ada daerah yang berhasil ada yang perlu evaluasi. Ini kita cermati secara hati-hati dan kita kaji secara hati, jangan sampai kita reaktif dan mundur kebelakang,” jelasnya.

Sementara itu, Presiden Joko Widodo akan menampung dan mengkaji usulan Mendagri Tito Karnavian untuk mengevaluasi pemilihan kepala daerah yang selama ini dilaksanakan secara langsung.

Menko Politik, Hukum dan Keamanan Mahfud MD menyebut usul tersebut sempat disampaikan Tito saat mendampingi Jokowi bertemu dengan Komisioner Komisi Pemilihan Umum, di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (11/11/2019) pagi.

“Ada disinggung (soal Pilkada lewat DPRD). Tapi tidak dibahas,” kata Mahfud kepada wartawan usai pertemuan.

Presiden Jokowi sendiri belum menyampaikan sikap apakah setuju atau tidak atas usul Tito tersebut.

“Nanti dibahas semuanya, artinya semua ditampung dulu, semua ide ditampung. Posisi tadi kan KPU yang melapor. Kalau secara internal, nanti kita akan bicara,” lanjut dia. (goek)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS