SURABAYA – Wali Kota Eri Cahyadi membeberkan alasan Bus TransJatim Koridor VII dengan trayek Sidoarjo-Surabaya, batal terlaksana.

Diketahui, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jatim berencana membuat trayek Bus TransJatim Koridor VII untuk menghubungkan wilayah, Gresik, Sidoarjo, Surabaya, Mojokerto, Lamongan dan Bangkalan.

Hanya saja, rencana trayek baru TransJatim tersebut dibatalkan dengan alasan tidak mendapat izin masuk Terminal Joyoboyo Surabaya dan arus lalu lintas yang dilewati sangat macet.

Terkait itu, Eri mengatakan, Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya telah berkoordinasi dengan Pemprov Jatim perihal Bus TransJatim Koridor VII yang tidak bisa masuk Terminal Joyoboyo.

“Kita ada Wira-Wiri atau trayek lainnya, maka kita harus jaga. Kalau langsung masuk ke Surabaya, trayek yang di Surabaya seperti apa? Kasihan juga,” kata Eri Cahyadi di Surabaya, dikutip Sabtu (19/7/2025).

Dia juga mengaku sempat didemo sejumlah sopir transportasi umum. Dengan demikian, dirinya perlu mempertimbangkan banyak hal untuk memasukkan Bus TransJatim Koridor VII.

“Seyogianya kalau kita punya tempat, harus ada tempat transitnya, jadi yang di Surabaya tetap bisa berjalan, jangan dimasuki oleh yang langsung dari luar. Ini kalau sepi, trayek yang lewat kan sepi,” ujarnya.

Lebih lanjut, Eri ingin Bus TransJatim Koridor VII bisa berhenti di tempat yang sudah disediakan. Dengan demikian, sopir transportasi umum lainnya tetap bisa mendapat penumpang.

“Berarti turunnya di mana, disambut dengan trayek yang ada dari dalam Surabaya, agar semua bisa berjalan. Sopir-sopir Surabaya juga perlu penghasilan. Jangan sampai mereka kehilangan penumpang,” tambahnya.

Eri menyatakan, setiap moda transportasi seharusnya mendapat kesempatan yang seimbang untuk beroperasi dan menjangkau penumpang, termasuk para sopir angkutan kota yang menggantungkan hidupnya dari trayek dalam kota.

Sebagai informasi, Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur tengah mempersiapkan penambahan Koridor VI dan VII Bus TransJatim pada tahun 2025.

Namun, usulan rute yang bersinggungan dengan sistem transportasi lokal ini mendapat tanggapan kritis dari Pemkot Surabaya. (nia/pr)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS