MADIUN – Jumlah Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (Silpa) Kabupaten Madiun tahun anggaran 2021 yang mencapai lebih dari Rp 200 miliar disorot Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Madiun.

Sorotan disampaikan terbuka saat sidang Paripurna dengan agenda penyampaian pandangan umum fraksi tentang Raperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2021 yang digelar di gedung DPRD Kabupaten Madiun, kemarin.

Fraksi PDI Perjuangan mempertanyakan dan minta penjelasan secara rinci kepada eksekutif bagaimana Silpa bisa sebesar itu. Selain Silpa, fraksi PDI Perjuangan juga menyorot pendapatan asli daerah (PAD) yang masih kurang maksimal dari sektor PBB P2.

“Potensi PAD juga masih belum maksimal. Laporan PAD pos untuk PBB P2 masih sangat kurang sehingga harus ditingkatkan,” kata juru bicara Fraksi PDI Perjuangan Budi Wahono, .

“Kuncinya hanya satu, harus ada verifikasi lapangan secara riil. Data wajib pajak by name by address harus dilakukan nyata di lapangan. Karena di masyarakat SPPT nama masih muncul sementara dia sudah PTSL, sudah mecah sertifikat,” sebutnya.

Soal pertanian juga disorot detail oleh fraksi Banteng. Pasalnya, saat ini petani seolah dibiarkan begitu saja menghadapi permasalahan yang begitu kompleks mulai dari pupuk, irigasi, penyuluhan, pendampingan, hingga masalah hama.

“Secara nyata saya lihat peran petugas itu minim sekali. Tidak ada kegiatan terjadwalkan petugas memberi pengarahan penyuluhan di lapangan. Petani berhadapan dengan hama penyakit ini sendiri, tanpa ada pendampingan,” beber Budi.

Kondisi ini jika dibiarkan berlarut-larut, akan berdampak signifikan terhadap ketahanan pangan khususnya di Kabupaten Madiun. Dia menilai, seharusnya sektor pangan menjadi perhatian utama, bukan sebaliknya yang terkesan dikesampingkan.

“Kondisi riil di masyarakat harus ada peningkatan baik ekonomi sosial dan lain-lain, indikatornya pendapatan meningkat dan kemiskinan menurun,” pungkasnya.

Sementara itu, Ketua DPRD Kabupaten Madiun Fery Sudarsono membenarkan jika sektor pertanian dan peternakan kurang mendapat perhatian.

Dia menegaskan, kondisi ekonomi yang seperti sekarang ini, petani memerlukan pendampingan khusus dari dinas terkait, supaya petani tidak sakit. Sebab, di tengah susahnya pupuk dan hama yang semakin merajalela, pendampingan kepada pada petani maupun peternak betul-betul kurang.

“Itu mohon diprioritaskanlah dari pemerintah daerah. Ini kondisinya sangat urgen. Karena situasi sekarang ini sedang pemulihan ekonomi apalagi Kabupaten Madiun sektor unggulannya dari pertanian dan peternakan. Itu ya betul-betul harus diprioritaskan,” tandas Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Madiun ini. (ant/pr)