MAGETAN – Menjadi wakil rakyat apalagi pernah menyandang status sebagai buruh migran bukanlah hal mudah. Ada tugas dan tanggung jawab lebih yang harus dipikul, terutama dalam meningkatkan kapasitas dan kesejahteraan mereka yang masih menjadi buruh migran maupun yang sudah purna.
Karmini, Ketua Komisi A DPRD Kabupaten Magetan adalah salah satu contohnya. Ibu dari 1 orang anak ini, pernah menjadi buruh migran di Kaohsiung, Kangsan City, Taiwan di tahun 2000 – 2002. Pada saat itu, pekerjaan Karmini adalah sebagai Pekerja Rumah Tangga (PRT).
Karmini pulang kembali ke Indonesia pada 2003 dan memulai kiprahnya di panggung politik melalui Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Kabupaten Magetan. Pada awal kiprahnya, Karmini mendapat kepercayaan sebagai ketua ranting di desa Tunggur, Kecamatan Lembeyan Kabupaten Magetan.
Perlahan namun pasti, Karmini telah memegang peranan penting di partai berlambang banteng moncong putih ini. Di periode kepengurusan 2010 – 2015, ia dipercaya menjabat Sekretaris DPC PDI Perjuangan kabupaten Magetan. Sedangkan di DPRD, pada tahun 2009 – 2014, ia menjabat sebagai Ketua Fraksi PDI Perjuangan dan di periode 2014 – 2019, dipercaya sebagai ketua Komisi A yang membidangi pemerintahan.
Alumnus Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Panglima Sudirman Surabaya (STIAPAS) ini, menyadari betul tanggung jawab yang harus dipikulnya. Beberapa persoalan yang harus mampu diselesaikannya adalah bagaimana membuat program bagi buruh migran maupun mereka yang sudah purna.
Kepada infokomnews beberapa waktu lalu, Karmini mengaku siap menjadi motor penggerak bagi kegiatan ekonomi kreatif bagi eks buruh migran di kawasan Magetan dan sekitarnya. Menurutnya,banyak program yang bisa dijalankan, hanya saja perlu perlu ketelatenan dan perjuangan serta tekad yang besar dari para purna buruh migran.
Karmini mengatakan, sejak menjadi dewan untuk pertama kalinya, dirinya telah merancang program bagi para buruh migran. Diantaranya adalah program ketenagakerjaan dan kewirausahaan. Program ini telah disiapkan oleh Pemkab Magetan.
“Kami sudah menyiapkan beberapa program, salah satunya adalah program ketenegakerjaan dan kewirausahaan. Program ini berlaku secara umum, bukan untuk buruh migran saja,” ujar Karmini.
Ke depan, Karmini berharap mampu menjalin komunikasi dengan rekan-rekan sesama buruh migran. Komunikasi ini bertujuan untuk mengumpulkan data tentang buruh migran yang berasal dari kabupaten Magetan. Meski saat ini sudah menjalin komunikasi dengan lembaga yang konsen di buruh migran, Karmini mengaku kurang “sreg”, karena data yang dihasilkan belum tentu akurat.
Karmini sendiri berharap buruh migran yang kembali ke tanah air mampu mandiri dan tidak kembali lagi ke luar negeri. “Bekerja di luar negeri itu khan ada keterbatasan dan tidak mungkin terus menerus. Seharusnya sudah dipersiapkan tentang ketenagakerjaan dan wirausaha di tanah air,” terang perempuan yang tinggal di Desa Tunggur ini.
Kabupaten Magetan sendiri bukan termasuk daerah “penghasil” buruh migran di Jawa Timur. Data Dinas Tenaga Kerja, Sosial dan Transmigrasi setempat mencatat dalam setahun tidak kurang dari 1000 warga Magetan menjadi buruh migran. Dari jumlah itu, lebih separuhnya memilih Taiwan sebagai negara untuk mengadu nasib. Mereka yang bekerja di luar negeri, sebagian besar merupakan pekerja di sektor informal, seperti PRT. (rad)
