SURABAYA – Anggota Komisi E DPRD Jawa Timur Hari Yulianto berharap program nasional Sekolah Rakyat yang dimulai Senin (14/7/2025) hari ini benar-benar dimaksimalkan bagi masyarakat tidak mampu.

“Kami akan mengawal penuh pelaksanaannya dan jangan sampai ada penyimpangan,” tegas Hari Yulianto di Surabaya, Senin (14/7/2025).

Menurut politisi PDI Perjuangan asal Sidoarjo ini, pelajar sekolah rakyat ini dipilih sesuai Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) yang telah terintegrasi dengan Data Pokok Pendidikan (Dapodik).

“Fokus utama dari sekolah rakyat kelompok paling miskin dalam DTSEN, terutama yang putus sekolah dan tidak tercatat dalam Dapodik,” jelas pria yang akrab dipanggil Hari Keceng ini.

Tak hanya itu, dia berharap sekolah rakyat juga harus menampung anak-anak yang hidup di jalanan.

“Harus benar-benar yang belum tersentuh pendidikan formal. Ini perlu dicermati semuanya. Jangan sampai asal-asalan dalam pelaksanaannya,” tuturnya.

Meski demikian, dia menekankan pentingnya pengawasan berkala dalam pelaksanaan sekolah rakyat agar berjalan sesuai visi dan misi Presiden Prabowo.

Pendidikan yang diberikan, sebutnya, harus mampu membentuk karakter dan membekali siswa dengan wawasan serta keterampilan yang relevan dengan tantangan masa depan.

“Pastikan program ini dijalankan sesuai amanah. Semua pihak, baik pusat maupun daerah, harus terlibat dan berkomitmen untuk menyukseskan sekolah takyat. Ini adalah investasi masa depan bangsa,” ujar pria yang juga Plt Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Sidoarjo ini.

Sekolah rakyat yang beroperasi mulai 14 Juli 2025 hari ini, menampung 395 rombongan belajar untuk jenjang SD, SMP, dan SMA di 100 titik yang tersebar di 29 provinsi.

Diketahui, Pulau Jawa menjadi wilayah terbanyak (48 lokasi), disusul Sumatera (22), Sulawesi (15), Bali-Nusa Tenggara, Kalimantan, dan Maluku (masing-masing 4), serta Papua (3 titik).

Total kapasitas peserta didik pada tahap pertama ini mencapai 9.755 siswa. (yols/pr)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS