JAKARTA – Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menyatakan, Partainya memastikan pemerintah akan membuka diri dan berdialog dengan semua pihak yang berkepentingan dengan omnibus law RUU Cipta Kerja (Ciptaker).

Menurut Hasto, sebagai parpol pengusung pemerintahan Jokowi-Ma’ruf, tentunya PDI Perjuangan ikut memberikan dukungan atas RUU itu. Sebab substansi RUU memiliki niatan baik yang memberikan jalan terwujudnya penghidupan yang layak bagi masyarakat.

Dan itu, sebutnya, merupakan tanggung jawab negara sebagaimana diatur di dalam Konstitusi. Namun, disadari sepenuhnya oleh PDIP bahwa ada berbagai aspirasi menyangkut substansi RUU Ciptaker.

“Kami mendengar, partai membuka diri terhadap dialog. Karena banyak yang sebenarnya menerima informasi tidak tepat atas RUU Ciptaker tersebut sehingga ada kepentingan-kepentingan politik yang menunggangi pembahasan omnibus law ini,” kata Hasto.

Hal itu dia sampaikan menjawab pertanyaan wartawan usai menerima jajaran pengurus Partai Buruh Australia atau Australian Labour Party (ALP) di Kantor DPP PDI Perjuangan, Jakarta Pusat, Senin (9/3/2020).

Apalagi, lanjut Hasto, PDIP juga memiliki konstituen dari kalangan buruh. Sehingga wajib bagi pihaknya untuk menaruh perhatian.

“Kami akan memastikan jangan sampai kepentingan tenaga kerja kita dikorbankan karena hal tersebut,” ujarnya.

Pihaknya juga sangat yakin dengan komitmen Presiden Joko Widodo, sebagai pemimpin rakyat yang muncul dari bawah. “Orientasi Pak Jokowi berbeda dengan yang lain dalam menjalankan perintah konstitusi itu, ” tambahnya.

Terkait adanya rencana aksi massa seperti ‘Gejayan Memanggil’, Hasto menegaskan lagi bahwa ada komitmen dialog dari PDIP. Termasuk dengan berbagai konfederasi buruh.

PDI Perjuangan bahkan akan membentuk tim khusus yang menangani isu RUU Ciptaker, termasuk menyerap aspirasi yang ada.

Dia pun mengingatkan, kepemimpinan Jokowi adalah kepemimpinan yang aspiratif, mendahulukan dialog. Sehingga hal ini seharusnya menjadi landasan bagi semua pihak jika ingin bersama-sama menciptakan desain penciptaan lapangan kerja sebagai perintah konstitusi.

“Maka terkait perbedaan tafsir, harus didialogkan bersama-sama. Toh RUU ini belum final. Beberapa perubahan masih terjadi. Maka dengan dialog itulah kami akan memasukkan apa yang menjadi concern masyarakat,” tukasnya. (goek)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS