JAKARTA – Anggota Komisi VII dari Fraksi PDI Perjuangan DPR RI, Novita Hardini, menanyakan mekanisme pemberian pinjaman Rp 500 juta kepada pelaku UMKM yang terlibat dalam ekosistem program makan bergizi fratis (MBG).

Dalam rapat kerja bersama Kementerian UMKM, Rabu (5/2/2025), dia menyoroti aspek likuiditas, bunga pinjaman, serta keterlibatan bank dalam skema tersebut.

“Informasi yang saya dapatkan, Pak Menteri menyebutkan adanya bantuan pinjaman Rp 500 juta untuk pelaku UMKM dalam ekosistem MBG. Pertanyaannya, apakah ini murni pinjaman atau ada subsidi bunga? Jika pinjaman, berapa besar bunga yang dikenakan?” ujar Novita di Gedung DPR Senayan.

Legislator perempuan satu-satunya dari dapil 7 Jawa Timur itu juga mempertanyakan lembaga keuangan yang terlibat dalam skema ini, apakah berasal dari Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) atau Bank Pembangunan Daerah (BPD).

Dia menekankan pentingnya memastikan bahwa likuiditas perbankan tetap stabil, mengingat jumlah daerah yang terlibat dalam program MBG cukup banyak.

“Apakah bank-bank yang terlibat mampu menjaga likuiditas untuk menyalurkan pinjaman sebesar ini? Apalagi di sisi lain ada wacana penghapusan piutang UMKM. Bagaimana strategi pemerintah agar kebijakan ini tidak berdampak pada stabilitas ekonomi dan menghindari krisis moneter?” lanjut dia.

Perempuan yang dikenal sebagai tokoh pemberdayaan perempuan pelaku UMKM itu berharap pemerintah dapat memberikan penjelasan komprehensif mengenai skema pembiayaan ini agar UMKM benar-benar merasakan manfaatnya tanpa terbebani risiko finansial. (nia/pr)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS