KEDIRI – Bupati Kediri Hanindhito Himawan Pramana mengimbau Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) tidak menggunakan elpiji 3 kg. Alasannya, elpiji bersubsidi itu diperuntukkan bagi warga miskin.

Imbauan ini disampaikan Mas Dhito, panggilan akrab Bupati Kediri usai menyerahkan SK pengangkatan ratusan pegawai P3K di lapangan Pemerintah Kabupaten Kediri, akhir pekan lalu.

“Saya mengimbau para ASN Pemerintah Kabupaten Kediri untuk tidak menggunakan elpiji 3 kilogram karena itu bersubsidi,” kata Mas Dhito.

Dia mengatakan bahwa elpiji ukuran 3 kg atau elipiji melon hanya diperuntukkan bagi masyarakat miskin. Maka, dirinya berkoodinasi kepada kepolisian dan TNI terkait aturan pemakaian elpiji melon.

“Untuk ASN, TNI, Polri dan delapan usaha (berdasarkan Surat Edaran Dirjen Migas No. B-2461/MG.05/DJM/2022) tidak diperbolehkan beli elpiji 3 kg,” sebutnya.

Delapan kelompok usaha yang dimaksud adalah restoran, hotel, usaha binatu, usaha batik, usaha tani tembakau, usaha jasa las, usaha pertanian dan usaha peternakan.

Sebelumnya kelangkaan gas elipiji subsidi juga melanda wilayah Kabupaten Kediri. Saat itu Mas Dhito menduga selain karena ada kegiatan Muharam, juga karena gas subsidi tersebut digunakan masyarakat umum, bukan hanya kaum miskin.

Sementara itu, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Kediri Heru Santoso terpisah menyebut, 838 orang pegawai penerima SK pengangkatan ditempatkan di tiga organisasi perangkat daerah (OPD).

Rinciannya 819 orang tenaga guru untuk Dinas Pendidikan dan 19 tenaga teknis. Masing-masing 14 orang ditempatkan di Dinas Pertanian dan Perkebunan, 5 orang ditempatkan di Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan.

Penyebarannya, PPPK guru itu yakni untuk SD sebanyak 747 orang yang ditempatkan di 428 sekolah. Sedang SMP sebanyak 72 orang di 35 sekolah. Adapun untuk tenaga teknis paling banyak untuk petugas penyuluh pertanian. (putera/pr)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS