JAKARTA — Anggota DPR RI Komisi VII dari Fraksi PDI Perjuangan, Novita Hardini, menilai capaian program hilirisasi industri di Indonesia masih mandek. Hal tersebut disampaikannya dalam Rapat Kerja Komisi VII DPR RI bersama Menteri Perindustrian di Kompleks Parlemen, Senayan, Senin (26/1/2026).

Legislator perempuan satu-satunya dari Dapil VII Jawa Timur itu menegaskan, keberhasilan hilirisasi selama ini masih diukur secara sempit, sebatas angka produksi dan serapan ekspor, tanpa disertai nilai tambah di dalam negeri, serta dampak nyata bagi lingkungan dan masyarakat sekitar kawasan industri.

“Faktanya, sekitar 85 persen ekspor Indonesia masih didominasi produk setengah jadi. Ini alarm serius. Jika yang diekspor masih bahan mentah atau setengah jadi, maka nilai tambahnya tidak tinggal di Indonesia. Ini jelas kebocoran ekonomi,” tegas Novita.

Dia menekankan bahwa hilirisasi seharusnya menjadi instrumen strategis untuk memperkuat kedaulatan ekonomi nasional. Bukan sekadar mengejar target ekspor di tengah tekanan geopolitik global, cuaca ekstrem, dan fluktuasi harga energi yang berdampak pada biaya produksi yang justru menunjukkan rapuhnya ketergantungan Indonesia pada pasar luar negeri.

Tak hanya itu, politisi muda itu juga menyoroti pentingnya pengelolaan biodiversitas di sekitar kawasan industri serta integrasi kebijakan industri dengan agenda transformasi energi dan industri hijau. Dia mengapresiasi sejumlah perusahaan yang mulai beralih ke praktik industri hijau, namun mengingatkan agar transformasi tersebut tidak dilakukan setengah-setengah.

“Industri hijau memang harus dipaksakan. Tapi kuncinya ada pada keberpihakan kebijakan dan insentif negara. Apakah insentif itu benar-benar terintegrasi dengan peningkatan serapan tenaga kerja lokal, dan penguatan daya saing produk nasional,” ujarnya.

“Insentif energi hijau dan insentrif hilirisasi harus terintegrasi dengan pembinaan dan kesejahteraan petani.” sambung Novita.

Perempuan asal Trenggalek itu mendesak Menteri Perindustrian untuk berpikir lebih strategis dan berjangka panjang, dengan memperkuat pasar domestik sebelum terlalu agresif membidik pasar ekspor.

“Kita harus menjadi raja di negeri sendiri. Percuma ekspor besar-besaran kalau yang dijual masih mentah dan manfaatnya tidak dirasakan oleh petani dan masyarakat,” pungkasnya. (nia/pr)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS